skip to main | skip to sidebar

Pages

Senin, 25 April 2011

Saatnya Komoditi Go Internasional Deklarasi “Mamuju” Tetapkan Sulawesi Basis Ketahanan Pangan Nasional



Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi 2011 sore kemarin di Mamuju menjadi ajang enam provinsi di Sulawesi meningkatlan taraf kesejahteraan masyarakatnya tidak lagi dalam bingkai wilayah.
Melainkan bersatu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kawasan regional Sulawesi dengan pengoptimalan seluruh sumber daya alam yang dimiliki masing-masing wilayah.Konsep ini dituangkan dalam "Deklarasi Mamuju" yang ditandatangani enam gubernur dengan penguatan komoditas unggulan masing-masing provinsi.

Di antaranya menetapkan Pulau Sulawesi sebagai basis ketahanan pangan nasional dengan pembagian sektor unggulan masing-masing provinsi yaitu Sulsel sebagai penghasil komoditi beras, Sulut dengan komoditi kelapa

dan Sulteng dengan penguatan komoditi rumput laut dan perikanannya.

Selanjutnya menetapkan Provinsi Sultra sebagai daerah dengan penguatan komoditi tambang, Gorontalo dengan komoditi jagung dan Sulbar dengan komoditi kakaonya.

"Kita tidak lagi bicara soal provinsi semata tapi Sulawesi sebagai basis ketahanan pangan nasional dengan masing-masing penguatan provinsi. Saatnya kita bicara tingkat internasional dengan dukungan program prioritas," kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo usai pembukaan Musrenbang Regional Sulawesi 2011 di Hotel d'Maleo Mamuju, Jumat 15 April.

Dia menyampaikan jika hasil deklarasi ini harus didukung dengan program Kementerian yang memihak pada pengembangan wilayah Sulawesi. Mulai dari penyiapan sarana infrastruktur seperti jalan trans Sulawesi, jalur kereta api, energi listrik, pelabuhan dan bandara internasional dan lain sebagainya.

"Sehingga komoditi unggulan kita dapat langsung dipasarkan ke dunia internasional. Pemerintah berkewajiaban menyiapkan sarana pendukung itu," sebutnya. Kendala yang dialami Pulau Sulawesi saat ini, menurutnya, lantaran persoalan investasi dan regulasi nasional yang belum sepenuhnya berpihak ke Pulau Sulawesi.

Hal senada dibenarkan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh. Dalam pembukaan penerimaan Musrenbang sore kemarin, Anwar menyampaikan jika hasil Deklarasi Mamuju yang ditandatangani di depan Menteri Perikanan dan Kelautan, Fadel Muhammad yang membuka Musrenbang Regional Sulawesi bersama Wakil Bappenas akan terus ditindaklanjuti di tingkat pusat. "Hasil Deklarasi Mamuju ini kita sampaikan ke Presiden SBY untuk didukung secara nasional," sebut Anwar.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perikanan dan Kelautan, Fadel Muhammad mengenalkan konsep Mina Politan untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat pesisir. Mina Politan sendiri adalah suatu kawasan pesisir yang didukung sektor terkait seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai leading sector (sektor yang memimpin). Sebagai contoh, Derpartemen Kelautan dan Perikanan menyiapkan para nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan hasil usaha kelautan lain, Departemen Pekerjaan Umum (PU) membangun dermaga, infratruktur jalan untuk membuka akses bagi para nelayan, perumahan dan air bersih.

Di hadapan Menteri juga disepakati lima item persetujuan Musrenbang yakni persetujuan substansi atas rancangan Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi se Sulawesi pada tahun 2011 dan Rancangan Perda Tata Ruang Kabupaten pada tahun 2012, selanjutnya meningkatkan pengembangan infrastruktur Sulawesi. Ketiga adalah meningkatkan kondisi sosial budaya Sulawesi melalui pencapaian target MDG’s 2015 dan peningkatan IPM Sulawesi serta pengembangan dan perlindungan situs budaya Sulawesi selambat-lambatnya tahun 2013.

Keempat, meningkatkan pembangunan ekonomi melalui optimalisasi sektor unggulan Sulawes dan terakhir adalah pembangunan Balai Latihan Kerja bertaraf internasional di provinsi se Sulawesi selambat-lambatnya tahun 2013.

Sayangnya dalam Musrenbang ini hanya dihadiri Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dan Sulbar selaku tuan rumah. Empat provinsi lainnya diwakili Wagub dan Aisten I. Sementara Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto juga tidak hadir.

sumber : http://www.sulbarprov.go.id/

Artikel Terkait



0 comments:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...