Didin Black

Warga Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, terpaksa merugi akibat dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2011 kembali terblokir, akibat kasus korupsi yang terjadi pada 2010. "Tahun ini warga di Kecamatan Tommo harus kembali gigit jari karena dana yang disiapkan untuk PNPM-MP tahun anggaran 2011 sebesar Rp600 juta lebih kembali diblokir oleh pemerintah," kata koordinator PNPM-MP Tommo, Abdul Hamid di Mamuju, Rabu. Pemblokiran dana PNPM-MP tahun ini akibat dampak perbuatan mantan Ketua Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) Tommo, EK yang telah ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana PNPM-MP senilai Rp602,5 juta tahun 2010 yang lalu. Menurutnya, penyalahgunaan keuangan PNPM-MP yang terjadi di tahun 2010 yang dilakukan tersangka EK, pengalaman yang sangat berharga karena akibat perbuatan satu orang maka yang menanggung resiko kerugian adalah ribuan masyarakat Tommo. "Masyarakat Tommo sangat dirugikan atas kasus penyalahgunaan keuangan tersebut. Namun begitu, kami sangat berharap ada solusi bijak agar dana PNPM-MP tahun ini tidak diblokir dan proses hukum tetap diteruskan," jelasnya. Ia menyampaikan, saat ini masyarakat dan para kepala desa yang ada di Tommo berusaha untuk mengembalikan dana yang diduga dikorupsi oleh tersangka EK agar dana PNPM-MP bisa dicairkan. "Dana yang telah dikumpulkan dari berbagai pihak termasuk bupati, gubernur baru berjumlah sebesar Rp137 juta lebih. Namun, untuk menutupi hingga Rp602,5 juta rasanya itu tidak mungkin bisa tertalangi hingga akhir tahun ini," ucapnya. Kecemasan warga semakin bertambah kata dia, karena program PNPM-MP tahun 2012 akan segera disiapkan oleh pemerintah pusat. Namun, anggaran yang disiapkan itu pun akan sia-sia apabila dana yang dikorupsi tersebut belum dikembalikan secara utuh. Karena itu kata dia, Bupati Mamuju, Suhardi Duka, diminta segera turun tangan agar persoalan PNPM-MP ini tidak berlarut-larut. "Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di Mamuju tidak boleh berdiam diri dan harus mencari solusi bijak. Minimal, dana yang terblokir ini segera bisa dicarikan solusinya," ungkapnya. Ia mengemukakan, pelaku telah menyalahgunakan penggunaan dana tersebut diantaranya dana BPNPM-MP sebesar Rp133 juta lebih, dana dokumen perencanaan senilai Rp1,5 juta, dana pengembalian SPP sebesar Rp466 juta lebih dan dana OP UPK sekitar Rp2 juta. "Total dana yang disalahgunakan oleh pelaku mencapai Rp602,5 juta sehingga beberapa program pembangunan di Desa Tommmo menjadi terbengkalai di tahun 2010," katanya. sumber : http://www.antara-sulawesiselatan.com/

Kementerian Pertanian sedang membentuk konsep jaringan informasi (network) untuk mengetahui keberadaan stok beras nasional. Tujuan pembentukan network ini untuk memberikan kepastian data jumlah beras nasional.

"Jika network sudah bagus, kita bisa mengetahui keberadaan stok-stok beras di mana saja. Kita sekarang lagi mencari bentuk network-nya," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Zaenal Bachruddin di sela-sela Seminar Management Stock Pangan Beras di Jakarta, Senin (16/05).

Menurut Zaenal, pembentukan jaringan informasi tersebut terinspirasi dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam yang bisa tahu persis keberadaan dan jumlah stok berasnya. Kedua negara tersebut bisa mengalokasikan beras untuk kebutuhan dalam negri dan ekspor sesuai dengan data tersebut.

Zaenal mengungkapkan, hingga saat ini Indonesia tidak memiliki network yang baik. Akibatnya pemerintah kesulitan mengetahui persis kondisi keberadaan stok beras secara pasti.

"Ketika BPS (Badan Pusat Statistik) bilang ada surplus beras, tapi harga pangan kok tidak turun-turun," kata Zaenal.

Zaenal mengatakan, karena itulah manajemen stok beras harus segera dibenahi. Pemerintah harus mengetahui persis keberadaan stok beras. "Pemerintah harus tahu persis stok ada di mana. Masyarakat? Masyarakat mana? Tengkulak atau daerah? Kita ingin mengetahui itu."

Salah satu cara yang digunakan adalah membangun gudang-gudang beras terregistrasi (terdaftar) sehingga pemerintah tahu seberapa banyak isi gudang tersebut. "Kita ingin kepastian data berapa yang bisa kita gunakan untuk dalam negeri. Kalau kita tahu bisa gunakan untuk ekspor. Sekarang ada penumpukan beras, pemerintah tidak tahu ada di mana," pungkas Zaenal.

sumber : http://www.politikindonesia.com/

Jakarta: Survei Kemitraan memperlihatkan, lembaga legislatif menempati urutan nomor satu sebagai lembaga terkorup dibandingkan lembaga yudikatif dan eksekutif. Hasil survei tersebut menyebutkan korupsi legislatif sebesar 78%, eksekutif 32% dan Yudikatif 70%.

Survei yang dilakukan pada 2010 dengan metode targetted (meminta pendapat orang tertentu yang berkompeten untuk menilai di lembaga masing-masing) ini dilakukan di 27 provinsi di Indonesia.

Target responden adalah anggota parlemen, masyarakat, kalangan pemerintah, akademisi dan media massa. "Yang kami survei bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang tahu dan paham soal instansi yang disurvei," ujar Spesialis Pendidikan dan Pelatihan Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia Laode Syarif, Rabu (20/4).

Menurut Laode, tingginya korupsi di lembaga tersebut disebabkan beberapa hal, antara lain, tidak ada program antikorupsi yang holistik. Selain itu, tidak ada komitmen yang serius dari Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk memperbaiki diri. Program antikorupsi yang dijalankan pemerintah pun, menurutnya, masih bersifat kasuistik dan tambal sulam.

"Juga tidak ada target yang nyata dan terukur untuk memberantas korupsi hingga 2014. Sementara hingga kini para pengambil keputusan di Legislatif, Eksekutif, Yudikatif banyak yang melakukan korupsi," tegasnya.

Karena itu, lanjut Laode, untuk menghindari masalah laten korupsi di tiga lembaga tersebut, seharusnya ke depan pemberantasan korupsi tidak hanya tertuju pada presekusi tapi juga pada pencegahan. Selain itu, harus ada sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi antara lembaga penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, Pengadilan, Penjara).

"Juga jangan lupa, para pengacara kadang harus juga disentuh agar mereformasi diri," ujarnya.

sumber : Metrotvnews.com

Gedung Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan mencatat anggaran pemerintah hingga Januari 2011 mengalami defisit hingga Rp6,3 triliun. Defisit anggaran itu disebabkan tingginya realisasi belanja negara yang mencapai 5,4 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.

"Berdasarkan perkembangan berbagai indikator ekonomi makro 2011, didukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik dari pendapatan maupun belanja, realisasi APBN per 31 Januari 2011 masih sesuai target yang diharapkan," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Kamis, 17 Februari 2011.

Data realisasi APBN per 31 Januari 2011 menunjukkan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp60,6 triliun, atau meningkat 8,3 persen dari tahun lalu. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp53,5 triliun.

Pendapatan negara juga berasal dari meningkatnya penerimaan bea keluar yang dipengaruhi oleh tingginya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada periode sama tercatat mencapai Rp7,1 triliun. Dominasi penerimaan bersumber dari sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas (migas) sebesar Rp2,6 triliun, SDA non migas Rp1,8 triliun, dan PNBP lainnya Rp2,6 triliun.

Pada sisi belanja, pemerintah telah menyalurkan sedikitnya Rp66,9 triliun atau 5,4 persen dari APBN 2011. Belanja pemerintah itu didukung oleh realisasi belanja pusat sebesar Rp25,2 triliun dan transfer ke daerah Rp41,7 triliun.

"Realisasi belanja pusat didominasi oleh belanja pegawai Rp13,8 triliun dan belanja pembayaran utang Rp9,9 triliun," kata Bambang.

Dia menambahkan, realisasi pembiayaan sepanjang Januari 2011 mencapai Rp8,5 triliun yang terdiri atas pembiayaan dalam negeri Rp11,1 triliun dan pembiayaan luar negeri Rp2,6 triliun.

Sumber : VIVAnews

Penyelesaian kantor gubernur dan DPRD Sulbar terus digenjot mengejar target penyelesaian pada April 2011 mendatang. Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dalam pemantauannya ke kompleks perkantoran gubernur kemarin, menargetkan pembangunan rampung akhir April.

Dia beserta jajarannya menyatakan akan segera berkantor di kompleks perkantoran megah yang berada di Kelurahan Rangas, Mamuju ini, sesegera mungkin. "Bangunan ini konsep masa depan, dipersiapkan sampai 50 tahun ke depan," kata Anwar Adnan Saleh, Selasa 22 Maret.

Sebelumnya ancang-ancang konstruksi kantor ini mengalami perubahan lantaran tidak sesuai dengan visi kantor masa depan yang diidamkan Anwar. Diantaranya dengan menaikkan atap gedung kantor utama untuk penempatan aula dengan daya tampung 800 hingga 1.000 orang.

Ketahanan konstruksi yang dirancang konsultan, Danny Pomanto ini memakai lantai yang dibuat sedemikian rupa dengan daya ketajaman beban hingga 600 kg per 1m2. Anwar juga menyampaikan jika rencana penganggaran Rp69 miliar dari dana pusat tetap turun dan telah cair. Hal ini sekaligus meluruskan pernyataan Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan sebelumnya yang menyatakan alokasi APBN dalam penyelesaian kantor ini belum cair. Anggaran itu dikhususkan untuk penyelesaian kantor.

"Dananya sudah ada Rp69 miliar itu khusus untuk penyelesaian kantor. Perencanaan sudah ada di audit," sebutnya.

Saat ini, menurutnya, kontraktor sisa menyelesaikan empat wing dari enam wing yang akan berjejer di sekeliling kantor utama gubernur. Sementara untuk kompleks perkantoran milik SKPD se Sulbar yang berada di area yang sama akan diambil alih pembangunannya oleh Pemprov Sulbar lantaran mengalami beberapa kerusakan kecil di sisi dan atap-atapnya.

Kompleks kantor ini pun diklaim menjadi kompleks perkantoran pertama di tanah air yang menggabungkan seluruh SKPD se Sulbar dan sejumlah lembaga vertikal dalam satu area. Termasuk Gedung DPRD Sulbar yang jaraknya hanya sekian meter dari gedung utama kantor Gubernur.

"Kompleks perkantoran kita ini akan dijadikan contoh nasional ke depan pembangunan kantor pemerintahan yang menyatu," sebut Anwar.

Kekaguman akan kemegahan dan konstruksi kompleks perkantoran gubernur ini dinyatakan sejumlah rombongan pejabat SKPD dan wartawan yang ikut memantau sore kemarin. Termasuk disampaikan legislator Sulbar yang kerap mengkritisi kebijakan Pemprov, Ajbar Abd Kadir.

Secara pribadi Ajbar yang ikut memantau perkantoran tersebut menyampaikan kekagumannya akan visi masa depan yang dituangkan Anwar Adnan Saleh dalam pembangunan kantor ini. Termasuk saat meninjau rujab gubernur yang posisinya sedikit di atas perbukitan dan menghadap ke Pantai Manakarra dan Pulau Karampuang di sebelah utara.

"Kalau legislator lagi penat naik ke rujab gubernur ini bisa langsung fresh," kata Ajbar.

Sumber : http://www.sulbarprov.go.id/

Dalam penyempurnaan finishing kompleks perkantoran gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh mengajukan permohonan anggaran penyelesaian landscape ke DPRD. Sebaliknya beberapa anggota dewan menyayangkan permohonan anggaran tersebut.

Mereka beranggapan permohonan itu diusulkan setelah APBD 2011 disahkan Desember 2010 lalu. Jumlahnya juga tidak tanggung-tanggung mencapai Rp19,8 miliar lebih atau setara dengan anggaran setahun Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Mamuju yang digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga kontrak serta keperluan teknis lain selama 2011.

"Barusan ada surat permohonan masuk ke dewan. Namun kami sayangkan mengingat itu diajukan setelah APBD disahkan," ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulbar, H Asnuddin Sokong, Rabu 23 Fabruari.

Dia mengaku sudah membahas internal permohonan yang disampaikan langsung gubernur tersebutI. Namun menurut dia, belum ada keputusan strategis atas pertemuan dimaksud. Sejauh ini lanjutnya, dewan memiliki opsi dalam menyikapi permohonan anggaran tersebut. "Di situ dimintakan permohonan peminjaman ke bank atau solusi lain menggunakan silpa 2010," ujarnya.

Namun Komisi III menurut dia, belum memutuskan opsi mana yang akan ditempuh dalam memenuhi permintaan penyelesaian landscape kantor gubernur tersebut. Teknis pengerjaan landscape dimaksud juga menjadi kewenangan penuh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulbar. "Sepanjang tidak melanggar aturan, permohonan itu bisa kita sepakati," pungkasnya. (nur)Sumber Berita fajar Lokal News

sumber : http://www.sulbarprov.go.id/

MAMUJU -- Wakil Presiden Boediono merespons upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan masyarakat yang menginginkan adanya infrastruktur, terutama industri pengelolaan kakao di daerah ini. “Ini penting untuk pengembangan program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao ke depan,” tegas Boediono dalam temu wicara di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Mamuju, Jumat 19 Februari.
Bukan hanya itu. Boediono juga merespons keluhan sejumlah petani akan rendahnya penyerapan kakao karena harus mengalami sejumlah tahapan sebelum sampai ke tingkat ekspor. "Paling penting memang kita harus memiliki industri pengolahan kakao di Sulbar. Itu untuk memaksimalkan impor kakao dalam bentuk jadi,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengajukan sejumlah permintaan terkait peningkatan mutu produktivitas kakao, termasuk program Gernas Kakao yang diharapkan terus berlanjut hingga 2014 mendatang. “Kami juga meminta dukungan pembiayaan sertifikasi lahan bagi petani kakao, dan upaya perbankan nasional mempercepat pelayanan revitalisasi kakao di Sulbar,” pinta Anwar.

Dia mengatakan, dengan program Gernas Kakao di Sulbar dalam tiga tahun terakhir, taraf hidup petani kakao juga naik dengan signifikan. Termasuk meningkatnya produksi kakao Sulbar setiap tahun.

Dia menjelaskan potensi kakao Sulbar dapat terlihat dari sumbangsih sekira 24 persen produksi kakao secara nasional. Sulawesi sendiri secara umum menyumbang produktivitas kakao 76 persen secara nasional. Apalagi sekira 70 persen lebih masyarakat Sulbar menggantungkan hidup dari pertanian, dan 60 persen di antaranya mengelola perkebunana kakao tersebut. Bahkan, pada 2013, Sulbar menargetkan mampu memproduksi hingga 300 ribu ton kakao setiap tahun.

sumber : http://www.fajar.co.id

Mamuju - Wakil Presiden Boediono mengatakan, Indonesia berpeluang menggeser negara Pantai Gading sebagai negara penghasil kakao dunia karena negara tersebut kini berhenti mengekspor kakao akibat dilanda krisis politik. "Saat ini negara pantai Gading merupakan negara penghasil kakao terbesar dunia setelah Indonesia. Namun, kondisi negara pantai gading yang dilanda krisis politik membuka peluang Indonesia menempati peringkat pertama penghasil komoditi kakao dunia," kata Boediono saat mengikuti temu wicara dengan petani kakao di Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

Menurut Wapres, gejolak politik di pantai Gading juga berdampak positif membaiknya harga kakao di Indonesia yang saat ini harga pada tingkat petani sekitar Rp27.000/kilogram.

"Harga kakao kembali membaik setelah pantai gading berhenti melakukan ekspor kakao, sehingga kakao Indonesia berpeluang mewujudkan impian menjadi produsen kakao nomor satu dan itu perlu kerja keras semua pihak," katanya.

Apalagi, produksi kakao di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini juga salah satu dampak program gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao yang telah berjalan sejak 2008 silam.

"Program ini akan kita lanjutkan hingga tahun 2014 mendatang. Ini dilakukan karena kakao salah satu komoditi perkebunan berbasis ekonomi rakyat," jelasnya.

Boedino juga mengatakan, kegiatan gernas pro kakao ini hendaknya dibarengi dengan membangun industri pengolahan kakao.

Menurut Wapres, selama ini industri pengolahan kakao lebih banyak dikerjakan oleh negara lain.

"Kita jangan berhenti hanya pada mengekspornya, tetapi kita harus bisa membangun industri pengolahannya. Ini merupakan nilai tambah yang harus kita raih," katanya.

Dengan begitu, dana yang semula berada di luar negeri bisa kembali ke kas negara dan bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas melalui rehabiltasi, revitalisasi, intensifikasi dan pembangunan infrastruktur pendukung industri kakao.

Komoditi kakao Indonesia, kata dia, semakin membaik khususnya di Sulbar yang penduduknya sekitar 60 persen bercocok tanam kakao.

Sementara Gubernur Anwar mengatakan, Sulawesi merupakan produsen terbesar kakao secara nasional khususnya Sulawesi Barat.

"Indonesia merupakan produsen terbesar kedua kakao setelah Pantai Gading. Secara nasional Sulawesi menyumbang 72 persen produksi kakao, dan khusus Sulawesi Barat menyumbang 24 persen," katanya.

Anwar menambahkan, kakao telah memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat Sulawesi meskipun akhir-akhir ini petani kakao bingun menghadapi hama penggerak tanaman kakao.

"Sekitar 71 persen kesejahteraan rakyat berasal dari kakao. Dari 80 persen petani di Sulawesi, 64 persen adalah petani kakao yang tingkat kesejahteraannya semakin baik dan bahkan petani kakao mampu menunaikan ibadah haji hasil penjualan komoditi kakao," katanya.


sumber : http://id.news.yahoo.com/antr/20110218/tbs-indonesia-berpeluang-geser-pantai-ga-251e945.html

Wakil Ketua Umum Kadin, Anindya N Bakrie

Sektor pangan mempunyai peluang usaha paling menjanjikan saat ini dan di masa mendatang. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia di dunia, sementara jumlah lahan semakin berkurang.

Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Bakrie, terdapat tiga sektor utama yang menjadi peluang emas yaitu pangan, sandang dan papan.

"Di antara ketiga sektor itu, bidang pangan prospeknya paling terang," ujarnya dalam seminar enterpreneurship di Bandung, Sabtu, 12 Februari 2011.

Anin menjelaskan, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia di seluruh dunia. Jumlah populasi penduduk juga terus bertambah, namun jumlah lahan pertanian terus berkurang sehingga mempengaruhi tingkat produksi.

"Tanah tidak bisa dibuat, dan terus berkurang, sedangkan tingkat kebutuhan pangan terus bertambah. Nah di sini letak peluang usaha di bidang pangan terbuka," ujar dia.

Indonesia merupakan negara agraris, yang memiliki peluang besar di sektor pangan. Sayangnya, untuk swasembada pangan saja Indonesia belum bisa. Bahkan, untuk banyak jenis komoditas pangan, Indonesia justru mengimpor, bukan mengekspor. "Karena produksi pangan atau pertanian kita rendah," pungkasnya.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor penyebabnya, diantaranya rendahnya dukungan pemerintah dan lembaga keuangan perbankan di sektor pertanian. Petani sulit mengakses permodalan untuk mengembangkan sektor pertanian.
"Kalau pun ada, biasanya hanya pada tingkat pertanian murni, tidak sampai pada upaya pengembangan industri pertanian," ujarnya.

Ia mengaku dapat memahami rumitnya prosedur-prosedur yang menjadi kendala petani atau pun pelaku industri pertanian di tingkat basis. Karena itu mesti dibuat solusi lain yang lebih sederhana, yakni dengan memperbanyak unit usaha koperasi atau lembaga keuangan mikro. Keduanya merupakan lembaga yang secara teknis dapat mengatasi dan menjangkau masalah permodalan di tingkat basis, bahkan yang terbawah sekali pun.

"Cara ini diharapkan bisa mendongkrak produktivitas pertanian kita sehingga bisa sampai swasembada, bahkan juga bisa mengekspor, bukan lagi mengimpor," jelasnya.

Laporan: M Arief Hidayat
• VIVAnews

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui menterinya, Fadel Muhammad siap mengucurkan dana Rp30 miliar lebih guna membantu pengembangan potensi kelautan Sulbar. Dana itu bakal disalurkan melalui program pengembangan usaha minat rakyat.

Sekretaris Komisi II DPRD Sulbar, H Abidin menyampaikan hasil konsultasinya ke Jakarta, Senin 31 Januari. Dia menyatakan bantuan untuk Sulbar itu ditujukan ke nelayan dan tindak lanjut pembangunan pelabuhan perikanan nusantara Palipi di Kabupaten Majene.

"Pak menteri siap memberikan bantuan anggaran antara Rp30 sampai Rp40 miliar," ujar H Abidin via ponsel. Selain itu Kementerian kelautan dan Perikana juga menitipkan tiga agenda program kelautan dan perikanan Sulbar. Misalnya pengembangan kelompok nelayan tangkap, budi daya air payau, dan penjajakan hasil kelautan dan perikanan ke Pulau Kalimantan.

Menteri akunya melihat prospek besar pemasaran hasil laut Sulbar di Kalimantan. "Untuk itu kita juga adakan kerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam kaitan distribusi hasil laut tersebut," ujar H Abidin yang berangkat ke Jakarta bersama Wakil Ketua DPRD, AM Natsir Nawawi dan Arifin Nurdin serta anggota Komisi II lain.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II, Zainal Abidin. Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, dia meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan nelayan di Sulbar. Termasuk meminta bantuan peralatan sistem tangkap nelayan yang sudah maju.

"Intinya Dinas Kelautan dan Perikanan, baik di provinsi maupun lima kabupaten harus proaktif membantu para nelayan dalam proses mendapatkan bantuan tersebut. Jangan sampai dinikmati kelompok yang tidak berhak," imbuh Zainal Abidin. (nur) Sumber Berita Fajar Lokal News

sumber : http://www.sulbarprov.go.id/index.php?id_brt=247&aksi=detail

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Rotterdam, Belanda dengan program 'Sister City' 2011-2012 atau kota kembar. Kerjasama ini akan fokus terhadap manajemen air.

Gubenur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, perjanjian program itu akan ditandatangani Pada 7 Februari 2011, di Balaikota DKI Jakarta. Kerjasama ini merupakan program lanjutan yang telah berjalan sejak 2008 lalu.

"Sebelumnya sudah melakukan kerja sama Sister City periode 2008-2010. Sekarang kami lanjutkan hingga 2012," kata Fauzi Bowo, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 2 Februari 2011.

Dijelaskan Fauzi Bowo, untuk penanganan masalah banjir, Jakarta akan mendapat masukan dari pemerintah Kota Rotterdam di Belanda menangani masalah banjir. "Wilayah Belanda ada di bawah permukaan laut, sehingga Belanda memiliki pengalaman dan ahli menangani manajemen air saat menghadapi banjir dan badai," jelasnya.

Mantan wakil gubernur di era Sutiyoso ini berharap kedatangan ahli manajemen air dari Rotterdam dapat memberikan masukan mengenai strategi dan kebijakan manajemen air.

Karena saat ini, Jakarta sedang menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan banjir, mengingat 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut dan dikelilingi 13 sungai serta masalah penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Rencananya Walikota Rotterdam akan datang ke Jakarta pada Sabtu 5 Februari 2011. Kita juga bicarakan untuk mempersiapkan kunjungan kerja Walikota Rotterdam," ungkapnya.

Setelah penandatanganan kerjasama, akan dilanjutkan dengan dialog bersama komunitas tenaga ahli Belanda yang bekerja di Indonesia.

Selain itu, Walikota Rotterdam juga akan mengikuti seminar tentang pertahanan kota terhadap banjir. Dalam seminar ini akan diperdalam rencana Pemprov DKI membangun giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

Selama tahun 2005-2007 Jakarta dan Belanda telah melakukan kerjasama dalam program yang meliputi manajemen informasi, manajemen museum, dan konservasi wayang revolusi.

Kemudian dilakukan penandatanganan kerjasama program Sister City Jakarta-Rotterdam pada Juni 2008 yang merupakan langkah melanjutkan kerja sama untuk periode 2008-2010 yang difokuskan pada manajemen air.

sumber : http://metro.vivanews.com/news/read/202614--jakarta-dan-belanda-jadi-kota-kembar-

Gempa bukan bencana yang mematikan, bangunan yang buruklah yang membunuh manusia.

“Earthquake did not kill people, the bad building did it”.

Selepas gempa biasanya manusia baru sadar akan konstruksi bangunan. Gempa bukan hanya sekedar bencana namun juga “wake-up call“, alarm yang menyadarkan. Pengingat akan bahaya, pengingat kematian, kepedulian, dan juga pengingat akan keberadaan dan kebesaran Tuhan.

Sebenernya seperti apa sih bangunan-bangunan tahan gempa itu ? Dibawah ini sebagian sari dari “Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, Dilengkapi dengan, Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi“.

Buku pedoman yang dibuat oleh Ditjen Cipta Karya ini diluncurkan tahun 2006. Pada tahap perencanaan bangunanPerencanaan bangunan rumah dan bangunan gedung yang dimuat dalam pedoman teknis ini mempertimbangkan:

a. Kondisi alam (termasuk keadaan geologi dan geofisik yang digambarkan oleh peta gempa, kondisi teknik, dan keadaan ekonomi pada suatu daerah dimana bangunan gedung dan rumah ini akan dibangun,
b. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan perencanaan struktur bangunan rumah dan gedung, seperti SNI-SNI yang tercantum dalam butir 1.2 Acuan Normatif dari pedoman teknis ini.
c. Kerusakan-kerusakan akibat gempa bumi yang pernah terjadi pada rumah dan gedung dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Indonesia.
d. Sistem struktur untuk bangunan gedung dan rumah tinggal pada umumnya hanya mengunakan dua macam sistem struktur, yaitu:
1) Struktur dinding pemikul;
2) Struktur rangka pemikul yang terdiri dari struktur rangka sederhana dengan dinding pengisi untuk menahan beban lateral (beban gempa) secara bersama-sama, dan struktur rangka balok dan kolom kaku untuk menahan beban lateral (dinding pengisi tidak diperhitungkan memikul beban).


Percepatan batuan dasar 500 tahunan



Peta yang sudah ada saat ini memang masih merupakan peta skala besar yang bukan merupakan peta untuk kebutuhan tehnis konstruksi. Tentusaja ini perlu diupdate, diperbaharui serta dibuat dalam skala kecil sehingga lebih detail dan sesuai untuk kebutuhan konstruksi. Misalnya peta kerentanan gempa yang dibuat oleh jurusan T Geologi UGM yang ada di sebelah.

Saat ini belum banyak studi atau pemetaan kerentanan batuan dasar terhadap gempa. Badan Geologi (dulu P3G) sebenarnya telah memetakan peta geologi hampir seluruh Indonesia secara detil. Sekarang saatnya mengembangkan peta-peta itu menjadi peta yang lebih aplikatif seperti peta yang dibuat oleh T Geologi UGM itu. Selian itu perlu juga diketahui bahwa kondisi geolog-geofisik diatas perlu juga selalu di”update” (diperbaharui) karena daerah yang baru saja mengalami gempa memerlukan kajian ulang kerentanannya.

Buku Panduan : Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa

Buku yang dibuat oleh Ditjen Cipta Karya ini memuat bagaimana membuat bangunan rumah tinggal yang sederhana mulai dari fondasi yang kuat, konstruksi tulangan, serta bagaimana mengevaluasi serta restorasi (perbaikan) bangunan yang terkena gempa.

Salah satu contoh isi detil pedoman ini antara lain :

Fondasi


Sangat sederhana membuat fondasi rumah, namun fondasi yang kuat memerlukan pengetahuan yang cukup sehingga fondasi bangunan yang baik haruslah kokoh menyokong beban dan tahan terhadap perubahan termasuk getaran.

Penempatan fondasi juga perlu diperhatikan kondisi batuan dasarnya.Pada dasarnya fondasi yang baik adalah seimbang atau simetris. Baik konstruksi maupun kekuatan pendukungnya. Gambar disebelah kanan ini menunjukkan fondasi yang kurang baik. Lebih baik membuat rata bagian dasar peletak fondasi sebelum membuat fondasi itu sendiri.





Tinggi Bangunan sangat tergantung dari tulangan kosntruksi. Tidak hanya fondasi sajaDemikian juga tinggi bangunan. Bangunan bertingkat tidak hanya tergantung dari fondasinya namun struktur tulangan juga sangat mempengaruhi ketinggian bangunan. Pemaksaan bangunan tentusaja akan sangat membahayakan konstruksi serta tentusaja membahayakan penghuni.



Detail konstruksi juga tersedia dalam buku ini. Misalnya sambungan antar bagian konstruksi (kolom dengan fondasi) yang sangat rawan terhadap getaran atau goyangan gempa.

Detail konstruksi tiang dan fondasi



Kategori Kerusakan

4.1.1 Kerusakan Ringan Non-Struktur

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan nonstruktur apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. retak halus (lebar celah lebih kecil dari 0,075 cm) pada plesteran
b. serpihan plesteran berjatuhan
c. mencakup luas yang terbatas

Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan (repair) secara arsitektur tanpa mengosongkan bangunan.

4.1.2 Kerusakan Ringan Struktur

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur tingkat ringan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : :

a. retak kecil (lebar celah antara 0,075 hingga 0,6 cm) pada dinding.
b. plester berjatuhan.
c. mencakup luas yang besar.
d. kerusakan bagian-bagian nonstruktur seperti cerobong, lisplang, dsb.
e. kemampuan struktur untuk memikul beban tidak banyak berkurang.
f. Laik fungsi/huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan (repair) yang bersifat arsitektur agar daya tahan bangunan tetap terpelihara. Perbaikan dengan kerusakan ringan pada struktur dapat dilakukan tanpa mengosongkan bangunan.

4.1.3 Kerusakan Struktur Tingkat Sedang

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur tingkat sedang apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. retak besar (lebar celah lebih besar dari 0,6 cm) pada dinding;
b. retak menyebar luas di banyak tempat, seperti pada dinding pemikul beban, kolom; cerobong miring; dan runtuh;
c. kemampuan struktur untuk memikul beban sudah berkurang sebagian;
d. laik fungsi/huni.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah :

a. restorasi bagian struktur dan perkuatan (strenghtening) untuk menahan beban gempa;
b. perbaikan (repair) secara arsitektur;
c. bangunan dikosongkan dan dapat dihuni kembali setelah proses restorasi selesai.

4.1.4 Kerusakan Struktur Tingkat Berat

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur tingkat berat apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. dinding pemikul beban terbelah dan runtuh;
b. bangunan terpisah akibat kegagalan unsur-unsur pengikat;
c. kira-kira 50% elemen utama mengalami kerusakan;
d. tidak laik fungsi/huni.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan. Atau dilakukan restorasi dan perkuatan secara menyeluruh sebelum bangunan dihuni kembali. Dalam kondisi kerusakan seperti ini, bangunan menjadi sangat berbahaya sehingga harus dikosongkan

4.1.5 Kerusakan Total

Suatu bangunan dikategorikan sebagai rusak total / roboh apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a. Bangunan roboh seluruhnya ( > 65%)
b. Sebagian besar komponen utama struktur rusak
c. Tidak laik fungsi/ huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan, membersihkan lokasi, dan mendirikan bangunan baru.

sumber : http://rovicky.wordpress.com/

Gedung LPSK

Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) RB EE Mangindaan telah menyetujui perlu adanya penguatan organisasi LPSK.

“Kami menyampaikan beberapa kendala terkait organisasi LPSK dan meminta dukungan Menpan sebagai Pembina aparatur Negara di republik ini,“ kata Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, dalam siaran pers yang diterima primaironline.com, Jakarta, Jumat (14/1).

Adapun beberapa hal yang disampaikan LPSK antara lain terkait kendala Struktur Organisasi LPSK dalam hal kesekretariatan yang formasinya belum terpenuhi sejak keluarnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Kesekretariatan LPSK. Dalam prakteknya, LPSK tidak hanya membutuhkan staf sekretariat yang hanya bertugas melayani administrasi, namun juga staf yang melakukan kerja-kerja operasional pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

“Banyak PNS yang mengurungkan niatnya mengabdi di LPSK, karena tunjangan kinerja yang diperoleh di lembaga asal akan hapus jika PNS tersebut ditempatkan di LPSK,” ungkap Abdul Haris.

Ketua LPSK juga menyampaikan bahwa LPSK meminta dukungan Menpan dalam rangka revisi UU LPSK dan keterlibatan Kementerian sebagai salah satu Anggota Panitia Seleksi pemilihan dua orang pengganti Anggota LPSK.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi menyambut baik informasi mengenai kendala orgsnisasi LPSK yang merupakan bagian dari Lembaga Non Struktural dan dukungan terhadap keterlibatan dalam panitia seleksi dan rencana revisi UU LPSK.

“Perlu ada penguatan organisasi terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terutama dalam hal revisi Undang-Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu ada pengaturan mengenai perlindungan terhadap whistle blower,” jawab Mangidaan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dengan LPSK akan segera menyusun konsep Peraturan Presiden yang akan menguatkan legitimasi hak Anggota LPSK serta meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 Tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban guna penguatan kelembagaan LPSK.

sumber : http://www.primaironline.com/

oleh : Imam Wahyudi, SH., M.Si. dan Sapta Wasono, SE, M.App.Ec


A. Latar Belakang.

Pada awal pembangunan Indonesia (medio tahun 1960-an), pemerintah khususnya pemerintah pusat memegang peranan yang dominan di dalam proses pembangunan nasional beserta perencanaanya. Hal ini karena pusatlah yang memiliki kemampuan dana yang berasal penjualan minyak (oil boom) serta kemudahan pemerintah mengakses dana pinjaman dari luar negeri. Sedangkan pemerintah daerah maupun masyarakat/ swasta belum memiliki sumber dana seperti pemerintah pusat tersebut. Pemerintah menjadi perencana sekaligus pelaksana kegiatan pembangunan, sedangkan pemerintah daerah maupun masyarakat hanya sebagai pendukung kegiatan pembangunan.

Namun seiring perjalanan proses politik di Indonesia, pasca reformasi tahun 1998, system perencanaan pembangunan menjadi terdesentralisasi yakni dengan disyahkannya undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah. Sementara itu dengan bergulirnya kebijakan nasional tentang pelaksanaan otonomi daerah, telah membawa perubahan pemerintahan, utamanya pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Namun demikian program/ kegiatan pembangunan daerah harus tetap dilaksanakan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

Sementara itu, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia tetap sama, walaupun pemerintahan telah mengalami beberapa kali perubahan kepemimpinan, yaitu makin tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena dalam mengatasi masalah kemiskianan masih terdapat beberapa masalah, antara lain;

1. Koordinasi masih lemah, terutama dalam hal: pendataan, pendanaan dan kelembagaan;
2. Lemahnya koordinasi antar program-program penanggulangan kemiskinan antara instansi pemerintah pusat dan daerah;
3. Lemahnya integrasi program pada tahap perencanaan, sinkronisasi program pada tahap pelaksanaan, dan sinergi antar pelaku (pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani);
4. Belum optimalnya kelembagaan di pemerintah, dunia usaha, LSM, dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

Untuk itu, dalam mengatasi masalah bangsa tersebut diperlukan terobosan baru dalam pola perencanaan dan pola pembangunan, guna mempercepat proses pengentasan kemiskinan di Indonesia. Perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholders pembangunan diharapkan dapat memecahkan permasalahan proses perencanaan penanggulangan seperti tersebut diatas. Proses perencanaan pembangunan partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mendasari pada kebutuhan masyarakat setempat serta didukung peranserta aktif dari masyarakat dari awal pengidentifikasian masalah hingga tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan pembangunan akan tepat sasaran, tepat waktu, berdayaguna dan berhasil guna apabila perencanaan tesebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, serta adanya peran aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan.

Model perencanaan pembangunan partisipatif telah diadopsi dalam program penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) baik dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan maupun PNPM Mandiri Perkotaan. Pola pengelolaan PNPM Mandiri, yaitu Dari, Oleh, Untuk Masyarakat (DOUM) merupakan salah satu wujud model perencanaan pembangunan partisipatif. Kesuksesan PNPM Mandiri diakui telah dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, meskipun masih banyak pula permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

Oleh karena model perencaanan pembangunan partisipatif telah menunjukan keberhasilan dalam program penanggulangan kemiskinan, maka dirasa perlu pola perencanaan pembangunan partisipatif dikembangkan pada perencanaan pembangunan di bidang lainnya.

Para Kepala Desa dan anggota BPD sebagai pengelola pemerintahan desa, harus memahami arti penting perencanaan pembangunan partisipatif dan melaksanakan pola perencaaan tersebut dalam proses pembangunan di desa. Hal ini kiranya sangat penting, karena sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat se-tempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional serta berada di daerah Kabupaten dan Kota. Dari ketentuan pasal 1 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa UU 32/2004 mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa. Di samping otonomi yang dimilikinya, Desa (Pemerintah Desa) juga dapat menerima/melaksanakan suatu urusan pemerintahan tertentu yang berupa penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah. Dengan demikian Desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan.

Dalam penjelasan UU 32/2004 disebutkan bahwa landasan pemikiran mengenai pengaturan Pemerintahan Desa adalah Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Partisipasi di sini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggung-jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa. Sedangkan demokratisasi mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa. Dalam penjelasan UU 32/2004 juga ditegaskan bahwa substansi pemberdayaan masyarakat adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah, terutama daerah kabupaten untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang sifatnya multi sektoral. Sebagai wujud kemampuan melaksanakan kewenangan yang merupakan bagian dari esensi otonomi daerah tersebut, daerah dituntut untuk merumuskan program pembangunan secara komprehensif mulai dari pembangunan tingkat perdesaan hingga kabupaten. Program pembangunan yang disusun secara komprehensif sangat membutuhkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan baik di tingkat perdesaan maupun tingkat Kabupaten. Dengan demikian, maka berbagai elemen masyarakat pada hakekatnya dituntut untuk dapat berperan secara aktif dalam pembangunan baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun nasional.

B. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif dapat diartikan sebagai sebuah proses penyusunan rencana yang melibatkan seluruh pihak/ stakeholders, baik pemerintah, masyarakat, swasta, LSM, Perguruan Tinggi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses pembangunan. Pelibatan seluruh pihak/ stakeholders dalam perencaan pembangunan partisipatif adalah dalam rangka menjaring, menyerap dan mendapatkan aspirasi, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Terdapat 3 alasan mengapa stakeholders dalam perencaan pembangunan partisipatif perlu dilibatkan, yaitu:

* Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
* Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
* Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan.

2. Tujuan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Tujuan utama proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah agar menghasilkan suaru perencanaan baik. Pada dasarnya Perencanaan Pembangunan Partisipatif bertujuan sebagai berikut :

* Menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
* Agar masyarakat merasa memiliki program/ kegiatan pembangunan di desanya sehingga lebih bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan serta pemeliharaan/ pengembangan hasil-hasil pembangunan desanya.
* Menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam penelolaan pembangunan yang telah disepakati bersama.

3. Keutamaan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang dapat dimaknai sebagai proses perencanaan pembangunan oleh, dari dan untuk masyarakat memiliki keutamaan sebagai berikut :

1. Masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan tetapi menempatan masyarakat sebagai subyek pembangunan.
2. Masalah yang ingin dipecahkan dalam perencanaan merupakan masalah masyakat.
3. Perencanaan pembangunan yang dilakukan bersama-sama oleh sikap memiliki dan tanggung jawab terhadap suatu program pembangunan oleh masyarakat.
4. Masyarakat berkewajiban untuk mensukseskan pembangunan dengan memberikan berbagai dukungan (misal, swadaya).
5. Yang paling tahu kebutuhan masyarakat adalah masyarakat sendiri.


4. Aplikasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif telah diadopsi dalam program penanggulangan kemiskinaan khususnya dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), baik dalam dalam PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) dan PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MK). Dalam penentuan usulan kegiatan PNPM MP/ MK, pola perencanaan partisipatif telah dilaksanakan di tingkat dusun (Musdus/ Musyawarah Dusun) maupun Musyrawarah Desa (Musdes) serta tingkat kecamatan (MAD/ Musyawarah Antar Desa), yaitu dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, kepala desa serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa), sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif tingkat desa bertujuan memberikan ruang seluas-luasnya kepada warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan terutama rumah tangga miskin untuk terlibat secara aktif dalam penggalian gagasan atau identifikasi kebutuhan dan pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan Partisipatif di desa/ kelurahan dimulai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi di masyarakat; pertemuan masyarakat; refleksi kemiskinan; pemetaan swadaya untuk identifikasi masalah, potensi, dan kebutuhan; pengorganisasian masyarakat dan penyusunan rencana dan program yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kecamatan bertujuan untuk menyusun prioritas kegiatan antar desa/ kelurahan berdasarkan hasil perencanaan partisipatif di desa, sekaligus mensinergikan dengan rencana pembangunan tingkat kabupaten.

Pada level kabupaten, perencanaan kegiatan tingkat desa/ kelurahan dan atau antar kecamatan yang memerlukan penanganan pada level lebih lanjut disampaikan ke kabupaten oleh delegasi kecamatan untuk dibahas lebih lanjut di forum SKPD. Di dalam forum SKPD rencana kerja yang telah disusun oleh masyarakat menjadi prioritas dan disinkronkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dari Renja tersebut di bahas di level berikutnya yaitu Musrenbang Kabupaten.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri yang mendasari pada pola perencanaan partisipatif, telah terbukti bahwa model perencanaan pembangunan tersebut dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

* Mendorong keswadayaan masyarakat;
* Meningkatkan tanggung jawab masyarakat;
* Meningkatkan kemampuan masyarakat;
* Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran;
* Meningkatkan efektifitas pembangunan, dan;
* Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan.

Namun demikian, model perencanaan pembangunan partisipatif tidak terlepas dari adanya kritisi/ kritik dalam pelaksanaannya. Kritik tersebut antara lain :

- Istilah pembangunan partisipatif menjadi klise, hanya menjadi “bungkus” pembangunan yang sebenarnya tidak partisipatif;
- Sebagian besar kegiatan pembangunan partisipatif memandang komunitas secara homogen.
- Pada tingkat organisasi, pembentukan atau penguatan suatu kelompok masyarakat dengan bentuk baru, dapat menghasilkan persaingan dengan organisasi lokal;
- Ketergantungan terhadap bantuan tekhnis dari konsultan masih besar;
- Pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan.

C. Penutup.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan melibatkan seluruh lapisan masyakat dan para pihak yang berkepentingan dengan pembangunan (stakeholders) telah terbukti memberikan nuansa baru dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dalam program penanggulangan kemiskinan yang sedang digalakkan oleh pemerintah melalui PNPM Mandiri, telah membuktikan bahwa perencanaan pembangunan yang melibatkan semua pihak dapat memberikan hasil yang maksimal.

Banyak keuntungan yang dapat dipetik dari pola/ model perencanaan pembangunan partisipatif, perubahan sikap masyarakat yang sebelumnya acuh tak acuh terhadap proses pembangunan menjadi peduli terhadap pembangunan di sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta kesediaan warga masyarakat menyisihkan tenaga dan materi/ uang untuk swadaya pembangunan. Namun demikian, layaknya sebuah proses pembelajaran, tentunya dalam pelaksaanaan model/ pola perencanaan pembangunan partisipatif belum sempurna, masih banyak kekurangan, hal ini dimungkinan oleh karena kekurangtahuan para pelaku atau kurang tersosialisasikannya suatu program pembangunan di masyarakat.

sumber : http://bapermaspbg.blogspot.com/

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (VIVAnews/Tri Saputro)

10 tahun lalu, masalah birokrasi dan infrastruktur itu sudah muncul, sekarang masih sama

VIVAnews - Pengamat Ekonomi dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unika Atmajaya, Prasetyantoko tidak terlalu optimistis bahwa Indonesia akan menjadi negara berkekuatan besar di bidang ekonomi dalam 10 tahun mendatang. Prasetyantoko memperkirakan tahun depan, ekonomi Indonesia masih akan jalan di tempat dan mempersoalkan masalah yang itu-itu saja.

Kekhawatiran ini muncul didasari fakta dan janji pemerintah yang tidak kunjung diselesaikan. "Sepuluh tahun lalu, masalah birokrasi dan infrastruktur itu sudah muncul, tapi kenapa sekarang persoalannya masih sama. Saya khawatir 5-10 tahun lagi masalah itu masih akan sama, harusnya tidak begitu," kata Prasetyantoko dalam seminar outlook ekonomi dan prospek sektor riil 2011 di LKBN Antara, Rabu 15 Desember 2010.

Prasetyantoko setuju atas terbitnya beberapa laporan lembaga riset yang menyatakan Indonesia sudah bisa disandingkan dengan China dan India. Ia juga sepakat dengan laporan Standard Chartered Bank yang menyebutkan Indonesia bisa melampui Jepang pada 2030.

Contohnya laporan Indonesia yang positif itu berasal dari Morgan Stanley yang menyebut Indonesia bisa masuk di jajaran negara BRIC, Laporan Standard Chartered Bank Indonesia sebagai power house di Asia dan dari The Economist yang menyebut Indonesia sebagai golden opportunity.

Tak hanya itu, Japan Credit Rating Agency Ltd per Juli 2010 juga menaikkan Indonesia pada level investment grade, sedang Moodys menaikkan Indonesia sampai tinggal dua tingkat sebelum investment grade, sedang S&P menempatkan Indonesia tinggal 1 tingkat sebelum investment grade.

"Itu tidak salah dan memang kita ada potensi itu," katanya. Sebagai buktinya, Prasetyantoko mengatakan pertumbuhan Indonesia bisa mencapai 6 persen karena permintaan yang terus tumbuh. Pertumbuhan tinggi ini karena didukung penduduk Indonesia yang besar dan kekayaan alam melimpah.

Yang sangat disayangkan adalah sisi fiskal yang lambat terlihat dari eksekusi anggaran pemerintah pada tahun ini sangat rendah. Padahal untuk meningkatkan ekonomi secara riil, kapasitas pemerintah untuk menstimulus industri riil tidak bisa ditawar lagi.

"Pak Sofyan Wanandi (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menyatakan, pemerintah kita gagal mengaktualisasikan potensi ekonomi yang besar itu. Ini beda dengan China dan India yang pemerintahnya bisa langsung mengakselerasi signifikan," kata dia.

Untuk itu, kata Prasetyantoko, pemerintah harus melakukan sesuatu yang nyata untuk mendorong industri riil. "Kebijakan fiskal jelas, itu keputusannya," katanya. Sementara dari sisi moneter, Bank Indonesia juga perlu mendukung dengan memastikan bagaimana kebijakan moneter dan perbankan di Indonesia.

Bila tidak, Prasetyantoko tidak yakin lembaga rating internasional akan segera menaikkan Indonesia ke level investement grade. Pasalnya selain mempertimbangkan potensi Indonesia dalam jangka pendek, lembaga rating itu juga mempertimbangkan sustainability Indonesia dalam jangka panjang.

"Saya rasa seperti Moodys tidak akan menaikan, S&P juga, itu karena kita bagus untuk jangka pendek tapi untuk jangka panjang masih paradoks karena belum dijawab dengan kebijakan yang diperbaiki," kata dia.

Prasetyantoko kembali mengulang alasan utama itu adalah bagaimana masalah infrastruktur dan birokrasi selalu jadi alasan klasik. Ia juga berpendapat tingkat persaingan yang diklaim pemerintah baik juga bukan merupakan representasi atas kebijakan yang telah stabil itu.

"Daya saing kita yang naik dari 54 menjadi 44, itu karena didorong stabilitas makro. Selebihnya soal infrastruktur dan birokrasi masih sama. Tidak meningkat. Ini yang membuat sesuatu itu temporer atau belum pasti," katanya. "Jadi bagaimana posisi kita dalam jangka panjang itu masih tanda tanya. Ini karena potensi domestik yang tinggi, realisasinya dari pemerintah masih dipertanyakan. Kuncinya hanya bagaimana kebijakan itu solid dan sustain sehingga bisa akurat."

• VIVAnews

VIVAnews – Bank Dunia mereview perekonomian Indonesia pada tahun ini. Menurut Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia, Shubham Chaudhuri, ekonomi Indonesia tampak melambat pada triwulan III-2010.

Dalam laporan Triwulanan Ekonomi Indonesia terbaru, Chaudhuri mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat karena faktor-faktor domestik, seperti gangguan cuaca yang berdampak ke pertanian, pertambangan, dan penggalian.

"Melihat beberapa aspek itu, Bank Dunia sedikit merivisi ramalan pertumbuhan tahun 2010-nya dari enam persen menjadi 5,9 persen," kata Chaudhuri seperti ditulis dalam laporan triwulanan, Kamis 16 Desember 2010.

Dalam laporan itu, goncangan pasokan pertanian dan meningkatnya harga komoditas dinilai cukup mempengaruhi harga bahan pangan domestik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan inflasi pada November.

Bank Dunia dalam laporannya juga menyoroti penguatan aliran modal masuk ke Indonesia sepanjang tahun ini. Aliran masuk modal ini, terutama aliran portofolio, disebabkan tingginya imbal hasil (yield) Indonesia, kuatnya prospek pertumbuhan dan peningkatan kelayakan kredit dibandingkan negara dengan penghasilan yang lebih tinggi.

Aliran tersebut diperkirakan akan membawa manfaat berupa turunnya biaya pendanaan. Namun, Bank Dunia juga mengingatkan bila tidak ada unsur kehati-hatian dari pemerintah dalam menjaga stabilitas makro, aliran modal masuk ini justru bisa menjadi ancaman perekonomian.

Chaudhuri mengatakan bahwa permintaan pasar, terutama China dan akibat ekspansi moneter di Amerika Serikat dan negara-negara lain ke depan akan mendorong harga-harga komoditas non-energi naik, termasuk harga bahan pangan dan bahan baku.

Kedua tren global tersebut mendukung posisi neraca pembayaran Indonesia tapi juga membawa risiko, karena adanya potensi pembalikan arah aliran modal dan meningkatnya inflasi di masa depan, terutama terhadap harga bahan pangan.

"Tantangan Indonesia adalah bagaimana memaksimalkan kesempatan aliran masuk modal ini, di samping mengelola resikonya," kata Chaudhuri.

Risiko membaliknya modal itu misalnya bisa diatasi dengan memberikan insentif bagi penanaman modal asing yag bersedia menanamkan investasi modal ke dalam bentuk investasi yang lebih panjang.

Bank Dunia optimistis semua aspek tersebut bisa membawa kesuksesan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan (2011). Tren yang ada dinilai cukup positif dalam investasi dan kuatnya konsumsi swasta, sehingga diperkirakan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 6,2 persen.

Pada jangka menengah, untuk mencapai sasaran pertumbuhan sebesar tujuh persen yang ditetapkan pemerintah, Indonesia harus melakukan investasi di sarana dan prasarana kritis dan memacu semua kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja.
APBN 2011 yang baru disahkan adalah suatu langkah positif dengan meningkatan alokasi belanja modal, begitu juga upaya-upaya tambahan untuk menangani rintangan-rintangan pencairan anggaran belanja.

"Melangkah ke depan, Indonesia dapat membuat pertumbuhan menjadi lebih inklusif dengan kebijakan-kebijakan yang mengatasi kerentanan terhadap kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle.

Untuk itulah, pemerintah membutuhkan arah kebijakan yang bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi kaum miskin dan mendekati miskin, serta memberikan jaring pengaman kesehatan bagi mereka yang kehilangan daya beli atau mata pencahariannya.

Selain meliput ramalan dan perkembangan terbaru ekonomi, edisi Triwulanan Ekonomi Indonesia kali ini juga menganalisis berbagai topik yang berhubungan dengan kemiskinan dan pelayanan masyarakat.
Termasuk, di dalamnya adalah tantangan peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pasokan air dan sanitasi dan tempat tinggal di perkotaan; program asuransi kesehatan Jamkesmas bagi kaum miskin; pelaksanaan program bantuan langsung tunai nasional bagi rumah tangga miskin yang telah lewat; dan bagaimana informasi pengawasan dan evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman akan kemampuan pemerintah untuk menyampaikan pelayananan dan akses terhadap layanan dasar. (hs)

• VIVAnews

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Pasar modal Indonesia tiba-tiba menjadi menarik perhatian dan masuk radar investor.

VIVAnews - Memasuki akhir tahun 2010, Komite Ekonomi Nasional (KEN) membuat review perekonomian Indonesia selama 2010. Menurut KEN, Pemerintah Indonesia telah berhasil menjaga perekonomian stabil meski belum optimal.

Catatan Komite Ekonomi Nasional memperlihatkan keberhasilan Indonesia mengatasi krisis perekonomian global 2008/2009 telah menaikkan pamor Indonesia di mata investor, terutama investor asing.

"Ini bisa terlihat dari kondisi pasar modal Indonesia yang tiba-tiba menjadi menarik perhatian dan masuk dalam radar investor internasional," tulis laporan singkat KEN yang dipublikasikan hari ini, Senin 20 Desember 2010. Tak heran bila kemudian pasar modal di Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Bahkan, kata KEN, tatkala Indonesia dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan semakin banyak investor asing yang masuk ke pasar modal Indonesia.

Menjelang akhir 2010, indeks harga saham gabungan (IHSG) juga telah menembus 3500, bahkan pada 19 November 2010 IHSG berhasil naik ke level 3724 atau naik 46,98 persen dibandingkan dengan level terakhir 2009. Kinerja IHSG ini merupakan salah satu yang tertinggi du dunia. Penguatan IHSG terjadi karena dukungan perbaikan ekonomi yang terjadi.

Namun demikian, KEN merekomendasikan kehati-hatian pemerintah diperlukan atas penguatan ini. Tantangan yang perlu dipecahkan saat ini adalah, bagaimana mengalirkan modal asing ini masuk ke sektor produksi atau sektor riil.

Hal yang menguntungkan bagi Indonesia adalah masuknya dana asing, pada November 2010, yield surat utang Indonesia berhasil turun sampai di kisaran 6,44 persen. Rendahnya imbal hasil ini memberikan dampak positif ke pembayaran bunga surat utang baru yang diterbitkan karena lebih murah.

Khusus untuk pertumbuhan kredit investasi, Indonesia pada awal tahun juga ada di kisaran 12 persen. Namun langkah Bank Indonesia selama berjalannya tahun anggaran telah membuahkan hasil. Tercatat pada September 2010 laju pertumbuhan kredit dinilai telah normal dengan porsi pertumbuhan kredit sudah sampai 21,5 persen dengan kredit modal kerja tumbuh sebesar 21 persen dan kredit investasi tumbuh 17,6 persen. Untuk total dana pihak ketiga di perbankan sampai September 2010 tercatat mencapai Rp2.144,1 triliun atau naik 15,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

KEN mencatat memasuki tahun 2010 Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup meyakinkan, yakni inflasi 2,8 persen pada tahun 2009. Tekanan inflasi yang relatif rendah ini sempat membuat semua pihak optimis. "Namun tekanan harga pangan membuat inflasi 2010 berada di atas target pemerintah maupun Bank Indonesia," tulis KEN.

Selain itu, pertumbuhan kredit yang mulai meningkat dan kenaikan tarif listrik di pertengahan tahun 2010 turut memberikan tekanan inflasi tambahan. Akibatnya, inflasi 2010 diperkirakan berada pada kisaran 6-6,5 persen.

Sepanjang 2010, Bank Indonesia tetap mempertahankan BI Rate pada 6,5 persen karena tekanan inflasi masih relatif terkendali. Suku bunga dunia masih berada pada level yang rendah sehingga mengurangi tekanan terhadap Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga tidak menjadi pilihan BI karena dikhawatirkan justru akan mendorong arus modal masuk lebih deras. Artinya, BI rate akan bertahan pada 6,5 persen sampai dengan akhir tahun 2010.

Untuk rupiah, memasuki 2010, melanjutkan tren penguatan yang terjadi sejak 2009. Optimisme terhadap perekonomian Indonesia yang berhasil mengatasi tekanan krisis perekonomian global telah memicu aliran modal ke Indonesia. Ini sekaligus memberikan sentiment positif terhadap rupiah. Selain itu, pelemahan dolar terhadap hampir seluruh mata uang dunia juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap rupiah.

Pada Agustus rupiah menguat ke level Rp9000 per dolar. Pada akhir tahun 2010 nilai tukar diperkirakan masih akan ada di kisaran Rp9000 per dolar.

• VIVAnews

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

VIVAnews - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan mengungkapkan lima negara menjadi investor asal penanam modal asing terbesar di Indonesia pada 2010.

"Kelima negara itu adalah Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Mauritius," kata Gita di Jakarta, Senin, 20 Desember 2010.
Menurut dia, kelima negara tersebut sebagian besar menanamkan modal di sektor infrastruktur, telekomunikasi, logistik, agroindustri, dan pertambangan.

Gita menjelaskan BKPM akan terus mendorong penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa. Lima tahun terakhir, sebanyak 80 persen penanaman modal dilakukan di Pulau Jawa dan 20 persen di luar Jawa. Namun, pada 2010, porsi investasi di luar Jawa sudah meningkat menjadi 30 persen.

"Investasi PMDN juga sudah meningkat menjadi 25-30 persen," kata Gita.

Untuk 2011, Gita menargetkan investasi asing dan dalam negeri di Indonesia akan mencapai Rp 230 triliun atau naik 15 persen dari realisasi 2010 yang ditargetkan mencapai Rp200 triliun. "Target tahun depan kami tidak mau muluk-muluk," kata Gita Wirjawan di Jakarta, Senin 20 Desember 2010.

Untuk stimulus investasi PMDN, BKPM menargetkan tiga dari lima proyek Private Public Partnership (PPP) akan diberikan kepada investor dalam negeri. Tiga proyek itu antara lain, PLTU di Jawa Tengah, Water Treatment Unggulan di Jawa Timur dan Proyek rel kereta api Manggarai - Bandara Soekarno-Hatta. Total investasi ketiganya mencapai US$3-4 Miliar.

"Besok kami rapat dengan Wapres agar proyek di luar Jawa juga berjalan," katanya.

• VIVAnews