Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membeberkan seputar operasi pembebasan sandera Kapal MV Sinar Kudus dari tangan perompak Somalia.
Presiden membantah bahwa pemerintah tidak bersikap tegas dalam menyikapi pembajakan itu. Bahkan menurut SBY, operasi penyerangan garis pantai telah disiapakan untuk membebaskan para sandera.
"Orang pada ribut, kita dianggap diam saja, mereka bilang mana harga diri kita. ini ini, mana itu. Padahal tidak mungkin saya mengatakan sudah berangkat seminggu yang lalu. kekuatan segini sekarang posisisnya disini, "ujar SBY dengan nada tinggi , saat menerima kedatangan Satgas Merah Putih pembebasan 20 ABK MV Sinar Kudus, di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok Jakarta, Ahad (22/5).
Operasi khusus seperti itu, lanjut SBY, membutuh kecepatan dan serangan yang mendadak . Oleh karena itu jika seluruh informasi diobral maka itu seperti memberi tahu kepada musuh.
"Kita dikejar pers, pengamat, politisi saya bilang jangan dibocorkan . Tidak mungkin operasi militer itu diberitahukan kapan waktu nya , tempatnya itu, lautnya begiini, kekuatann begini sama saja setor nyawa,"kata SBY menegaskan.
Rapat pembebasan ABK MV Sinar Kudus dilakukan setelah adanya informasi pembajakan. Rapat dimulai tanggal 18 Maret dan kemudian berlanjut kepada pertemuan berikutnya. Setidaknya, menurut SBY ada lima kali rapat terbatas.
Awalnya opsi militer itu hanya menerjunkan dua jenis Kapal Perusak, KRI Yos Sudarso 353 dan KRI Halim Perdana Kusuma 355. Seiring dengan pertimbangan keselamatan. pemerintah kemudian menambah kekuatan pasukan dengan jenis Kapal LPD, KRI Banjarmasin.
Sehingga secara keseluruhan selain kapal tersebut, juga terdapat Helikopter , tank, dan kapal Sea Raider. Termasuk didalamya Satuan khusus angkatan laut (Denjaka Marinir), satuan khusus angkatan darat (Kopasus) dan elemen khusus udara
Sekedar catatan satagas merah putih, terdiri atas, beberapa satuan. Pertama satgas merah putih dibawah Laksamana Ahmad Taufiqoerachman berjumlah 480 personel terdiri atas para ABK dari dua KRI.
Pasukan terdiri dari Kopaska, Denjaka Korps Marinir, Sandi Yudha Kopasus, Kostrad dengan Alutistas dua KRI satu helikopter 412 dan empat sireder. Kemudian awak TNI AU dengan kru 16 personei dibawah pimpinan kapten pilot Letkol Penerbangan Renard Siregar sebagai angkutan penerbangan satgas merah putih.
Ketiga personel pasukan penguatan satgas merah mutih dibawah Mayjen Alfan Baharudin yang berjumlah 488 personel yang terdiri dari ABK dan Kopaska dengan alutista KRI Banjarmasin , satu helikopter, tujuh Sea Raider . dan beberapa alat tempur lain. Kemudian terakhir satgas Intel gabungan sebanyak 15 orang.
Pimpinan Satgas, Laksamana Ahmad Taufiqoerachman mengatakan dalam perjalanannya , Kapal Sinar Kudus hendak dibajak kembali oleh para perompak. Namun anggota TNI yang berada disana semuanya telah sigap. Sehingga para perompak berhasil dilumpuhkan.
"Ada tiga orang kita tembak, dan tenggalam. satu diantaranya menggunakan baju Mualim kapal sinar kudus. Kita simpulkan mereka adalah perompak sinar kudus,"jelasnya.
Tidak hanya itu, setelah kapal bertolak dari Oman, pasukan TNI juga berhasil menyematkan satu kapal tangker milik Uni Emirat Arab. "Kita mendengar teriakan dan kita langsung menuju lokasi untuk menyelamatkan kapal tersebut,"jelasnya.
sumber : REPUBLIKA.CO.ID
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan tanya jawab dengan para wartawan yang sehari-hari meliput di kompleks Istana Kepresidenan RI. Tanya jawab yang berlangsung sekitar 90 menit itu terdiri dari 16 pertanyaan dan dijawab langsung oleh Presiden di Istana Negara Jakarta, Senin (13/2/2012), malam.
Tanya jawab antara wartawan dengan Presiden ini terlaksana setelah pekan lalu rencananya akan diselenggarakan namun ditunda hingga akhirnya berlangsung semalam, menjelang perayaan Hari Valentine 14 Februari 2012. Namun, sebelum tanya jawab berlangsung jauh-jauh hari staf Presiden meminta para wartawan menyiapkan daftar materi pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada Presiden.
Para wartawan pun berlomba-lomba mendaftarkan pertanyaan yang akan diajukan. Awalnya cara staf Presiden, melalui jasa seorang wartawan, meminta lebih dahulu daftar pertanyaan kepada wartawan di Istana sempat memicu polemik di kalangan wartawan. Akan ada kesan pertanyaan yang akan diajukan kepada Presiden hendak diatur-atur.
Sebab tentu bukan jawaban surprise dan spontanitas yang akan keluar dari Presiden jika pertanyaannya dibocorkan lebih dahulu. Seorang wartawan media nasional, sempat menganggap aneh metode tanya jawab wartawan dengan Presiden.
Akhirnya, para wartawan pun mengalah dan bersedia mendaftarkan pertanyaan kepada staf Presiden untuk selanjutnya disiapkan jawabannya untuk dijawab langsung oleh Presiden.
Dalam tanya jawab semalam, Presiden pun dengan tangkas menjawab semua pertanyaan wartawan apalagi Presiden sudah tahu semua yang akan ditanyakan para wartawan.
Psikolog Politik, Hamdi Muluk, dalam sebuah dialog di televisi swasta nasional semalam menyebut tanya jawab antara Presiden dengan wartawan mirip dengan cara tanya jawab yang dilakukan Presiden Soeharto dengan para petani pada zaman Orde Baru.
sumber : TRIBUNNEWS.COM
JAKARTA - Selain memberikan sejumlah bukti data mengenai praktik mafia anggaran di Banggar DPR, Wa Ode Nurhayati (WON) juga akan membongkar semua yang terjadi selama ini di Banggar DPR.
"Sistem permainan angggaran yang sudah habit itu akan dibuka secara gamblang oleh WON ketika di persidangan nanti," ujar kakak Wa Ode Nurhayati sekaligus kuasa hukumnya, Wa Ode Zaenab saat dihubungi, Kamis (2/2/2012).
Lebih lanjut, kata Zaenab, Wa Ode merasa dikorbankan terkait penetapan tersangka pada kasus pembahasan anggaran infrastruktur daerah oleh penyidik KPK. Oleh karenanya, alasan itu akan dijadikan dasar dirinya untuk mengungkap strategi permainan di Banggar saat di persidangan.
"Sekarang malah WON yang dijadikan obyek yang terkesan bermain anggaran. Dalam hal ini WON jelas-jelas sudah dikhianati penegak hukum," ujarnya.
Seperti diketahui, dalam kasus sendiri, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, diduga KPK telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran PPID senilai Rp 40 miliar untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga kabupaten yakni Aceh Besar, Pidi Jaya dan Bener Meriah.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Wa Ode diduga menerima fee sekitar 5-6 persen untuk meluluskan anggaran di tiga kabupaten di Aceh.
Pun, Wa Ode diduga telah menerima aliran dana sekitar Rp 6 miliar sekitar bulan Oktober-November 2010. Tetapi Wa Ode, kata melalui staf pribadinya, Sefa Yolanda mengatakan telah mengembalikan uang Rp 2 miliar dari total komitmen fee Rp 6 miliar.
Demi kepentingan penyidikan, tiga orang yang diduga KPK terlibat kasus ini, telah dicekal untuk ke luar negeri. Di antaranya pengusaha Haris Surahman, Ketua Gema MKGR, Fahd A Rafiq dan staf Wa Ode, Sefa Yolanda. Sedangkan Fahd Arafiq akhirnya ditetapkan juga sebagai tersangka KPK lantaran diduga terlibat dengan Wa Ode.
sumber : TRIBUNNEWS.COM
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan akan menyampaikan berbagai hal menarik dalam jumpa pers di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (3/2/2012) siang ini.
Meski Abraham menolak berkomentar mengenai hal yang akan disampaikannya, muncul kabar bahwa Ketua KPK asal Makassar itu, akan mengumumkan nama tersangka baru dari penyidikan dan pengembangan kasus suap Wisma Atlet.
Pernyataan sejumlah saksi dalam kasus suap Wisma Atlet dengan terdakwa M Nazaruddin tentang keterlibatan sederet anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kata Jubir KKP Johan, bakal didalami pada pengusutan kasus itu.
Bahkan, nama Direktur PT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi, anggota Badan Anggaran DPR Angelina Sondakh, dan I Wayan Koster, yang kerap disebutkan dalam keterangan saksi di persidangan terdakwa suap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin, juga disebutkan masuk kabar yang akan diumumkan KPK pada hari ini.
Menanggapi nama-nama yang masuk kabar itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, menyatakan institusinya masih mendalami fakta yang terungkap di sidang Nazaruddin dan data pendukungnya.
"Semuanya masih lebih didalami data dan buktinya agar sempurna dan kuat secara materiil sehingga tidak bisa terburu-buru," kata Busyro melalui pesan singkat.
sumber : TRIBUNNEWS.COM
Jakarta – Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Budiono, M.Ec meminta agar produktivitas sektor pertanian dinaikkan. Hal ini disampaikan saat Wapres memberikan arahan pada acara Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2012 di Jakarta (11/1).
Menurut Wapres, pembangunan pertanian harus dipikirkan untuk jangka panjang dan menengah karena selama ini diketahui bahwa pembangunan terjebak pada masalah implementasi dan sedikit melupakan prespektif. “Padahal secara historis Kementerian Pertanian menjadi Kementerian yang strategis dalam pembangunan di tanah air,” kata Wapres.
Perkembangan pembangunan sektor pertanian, dari tahun 1970-an memiliki satu pola dalam hal produktivitas. Dimana antara tahun 1970 sampai 1990 sektor pertanian menunjukkan peningkatan produktivitas sebesar 2,4 persen per tahun. Namun sejak pertengahan tahun 1990-an hingga tahun 2001 tren produktivitas justru menurun, yaitu 0,6 persen pertahun. Setelah itu yang terjadi adalah produktivitas tidak menurun juga tidak naik sehingga terjadi stagnasi. “Dengan produktivitas seperti itu memang produksi masih bisa naik dengan berbagai upaya, namun sebenarnya inti dari kemajuan suatu bangsa itu adalah produktivitas, karena itu saya meminta agar sektor pertanian dapat meningkatkan produktivitasnya,” jelas Wapres.
Peningkatan tersebut memungkinkan melihat anggaran sektor pertanian yang meningkat sangat pesat,yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp 8,2 Triliun, dan pada tahun 2012 sudah mencapai Rp. 17,8 triliun. “Anggaran Kementan tersebut belum termasuk subsidi pupuk yang cukup besar mencapai Rp. 16 triliun dan subsidi benih sebesar Rp 0,3 Triliun. Jadi dari segi anggaran harusnya tidak ada keluhan untuk membalik tren dari produktivitas,” demikian dikatakan Wapres.
Lebih lanjut Wapres mengatakan, produktivitas bisa dinaikan secara sustainable dengan catatan faktor pendukung produktivitas bisa dikelola dengan baik. Misalnya saja anggaran yang diterima bisa dimanfaatkan dengan baik yaitu penyerapanya harus cepat dan tidak numpuk, kemudian dana yang ada harus tepat sasaran. Selain itu, sektor research dan development juga harus diperhatikan karena hal inilah yang menjadi bibit dan benih untuk meningkatkan produktivitas. “Namun, research dan development ini harus relevan dan bisa diimplementasikan dengan kondisi lapangan, bukan di penelitian yang berhenti di laboratorium,” demikian kata Wapres.
sumber : http://www.deptan.go.id/
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) siap menunda perekrutan CPNS terutama untuk tahun 2011. Tapi penundaan itu tidak berlaku untuk formasi guru dan tenaga kesehatan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Sulbar, Ansar Nur Hasanuddin mengungkapkan, pihaknya siap melakukan penundaan perekrutan CPNS meski belum menerima penjabaran dari keputusan Wapres Boediono terkait rencana moratorium CPNS.
Meski demikian, pihaknya mengaku telah melakukan koordinasi lebih awal dengan BKDD kabupaten untuk pendataan di setiap kebutuhan daerah masing-masing.
"Informasi yang ada saat ini memang menunda perekrutan CPNS sampai Desember 2012, kecuali pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Kalau penerimaan guru memang bidangnya kabupaten sehingga kami tidak akan membuka formasi itu," kata Ansar saat dikonfirmasi Minggu 21 Agustus.
Sementara untuk formasi kesehatan sendiri menurutnya, bisa dibuka bersama oleh kabupaten dan provinsi. Apalagi Pemprov Sulbar juga sebut Ansar, masih memerlukan sejumlah tenaga fungsional dan PNS dilingkup kesehatan terutama untuk bertugas di Rumah Sakit (RS) Regional Sulbar saat ini.
"Jelasnya kami masih menunggu penjabaran dari SKB tiga menteri itu. Rencananya, dalam pekan ini kami dijanji akan dikirim apakah melalui email atau lainnya. Setelah itu kami undang BKD kabupaten untuk mengisi kelengkapannya," sebut Ansar.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKDD Mamuju, Junda Maulana menyampaikan pihaknya belum mendapat pemberitahuan resmi terkait moratorium CPNS itu. Walau demikian, sejauh ini katanya, lingkup Pemkab Mamuju masih membutuhkan tenaga guru dan medis.
Dari sekira 6.400 an pegawai yang dimiliki Pemkab Mamuju saat ini menurutnya, mereka masih membutuhkan tambahan sekira 2.400 pegawai lagi. Dia pun belum bisa memastikan adanya moratorium itu tahun ini.
"Kebutuhan kami masih besar. Rinciannya kami masih butuh sekira 1.300-an guru dan 400-an tenaga kesehatan serta sejumlah tenaga administrasi yang jumlahnya kecil. Saat ini saja kami masih melakukan pendataan analisis pegawai," sebut Junda Maulana.
sumber : http://www.sulbarprov.go.id/read.php?id=37&j=Pemprov%20Sulbar%20Tunda%20Perekrutan%20CPNS%202011
