Ruang Rapat Badan Anggaran DPR akhirnya dibongkar, pukul 23.00 WIB, Kamis 2 Februari 2012. Lima buah truk box disiapkan mengangkut barang-barang seperti kursi, sound system dan lampu.
Dengan sigap, para pekerja dari beberapa jasa pengiriman barang dibantu Petugas Pengamanan Dalam DPR mengangkut kursi impor seharga Rp 24 juta per unit. Prosesnya pun berlangsung tertutup karena sambil menunggu giliran setiap kursi untuk dikeluarkan, pintu ruangan ditutup lagi.
Saat pintu dibuka, lampu sengaja dimatikan seolah agar tidak terlihat isi ruangan itu. " Saya tidak tahu kenapa setiap barang mau dikeluarkan, pintu ditutup dan lampu dimatikan" kata salah satu petugas pengamanan DPR yang menolak disebutkan namanya." Itu perintah dari atasan"
Pantauan Tempo, sempat terjadi kegaduhan pada awal proses pengangkatan kursi. Banyak wartawan datang mereportase aktivitas itu. " Tolong minggir, tolong diberi jalan dulu" kata petugas itu.
Proses mengeluarkan barang itu berlangsung kurang lebih satu setengah jam. Proses berakhir hingga pukul 00.30 WIB. " Ayo cepat, cepat dikeluarkan" kata petugas.
Setidaknya, ada lebih dari 100 unit kursi sejenis dan 4 unit kursi yang berbeda yang dihitung Tempo, keluar dari ruangan. Menurut penanggung jawab TPT Karindo Express, perusahaan pengangkut barang, total kursi berjumlah 177 unit. Semuanya diangkut menggunakan 5 unit truk box barang. "4 kursi yang beda untuk pimpinan, dan 173 lainnya untuk para anggota," kata petugas tersebut.
Sopir truk ekspedisi yang menolak disebut namanya itu menyebut, mereka mendapat perintah mengangkut pukul 21.30 WIB. Seluruh supir dari perusahaan yang berbeda-beda.
Sebelumnya Juru Bicara Sekretariat Jenderal DPR Jaka Dwi Winarko mengatakan rencana penggantian kursi ruangan badan anggaran. Menurut dia, pihak kontraktor sudah bersedia mengganti semua kursi mahal itu. "Waktunya sesingkat-singkatnya akan dilakukan," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Kamis 2 Februari 2012.
Renovasi ruang badan anggaran mengundang polemik karena anggarannya yang terlampau mahal. Untuk ruangan dengan luas sekitar 300 meter itu, anggaran yang digunakan sejumlah Rp 20,3 miliar. Salah satu anggaran terbesar adalah untuk membeli kursi yang diimport dari Jerman.
Kursi bermerk Vitra ini kabarnya seharga Rp 10 juta rupiah perbuah. Sementara untuk kursi pimpinan seharga Rp 12 juta perbuah. Selain kursi, karpet yang digunakan juga dinilai terlalu berlebihan. Karpet ini juga diimport dari luar negeri dengan harga Rp 5 juta permeternya. Selain itu, sistem pencahayaan dan sistem audio visual juga memakan anggaran tak murah.
Jaka mengatakan, pergantian hanya akan dilakukan pada kursi saja. Sedangkan untuk sistem pencahayaan, sistem audio visual serta karpet tidak akan diganti. Alasannya, karpet sudah terlanjur di pasang dan dilem. "Karpet sudah dipasang dan dilem malah rugi kalau diangkat," ujarnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dianggap sudah memilki alasan sekaligus momentum tepat untuk melakukan bersih-bersih di internal KPK. Temuan PPATK tentang rekening mencurigakan milik seorang pegawai KPK yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Senin (20/2). Kemarin, bisa dijadikan langkah awal untuk melakukan pembersihan terhadap oknum KPK yang melakukan pelanggaran kode etik.
"Temuan PPATK itu merupakan indikasi adanya oknum KPK yang berperilaku menyimpag. Bahkan, temuan itu secara tidak langsung mengonfirmasi dugaan selama ini yang menyebutkan tidak semua pegawai KPK bersih. Karena itu, saya imbau Ketua KPK untuk kooperatif dengan PPATK dalam menelusuri sumber dana pada rekening yang mencurigakan itu," kata anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, Selasa (21/02/2012).
Bahkan, ujarnya, Ketua KPK hendaknya juga melakukan penyelidikan ke dalam.
Temuan PPATK itu dianggap cukup menguntungkan para pimpinan KPK yang baru beberapa bulan menjalankan tugasnya.
"Saya berharap Ketua KPK tidak ragu-ragu bertindak. Jadikan temuan PPATK itu sebagai momentum bersih-bersih.
Citra KPK belakangan ini terus membaik, setelah sebelumnya sempat tercoreng akibat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum KPK. Proses perbaikan citra ini harus dijaga dan ditingkatkan," tegasnya.
Karena itu,lanjutnya lagi, bila ada indikasi pelanggaran kode etik oleh oknum KPK sebagaimana terindikasi dari temuan PPATK itu, Ketua KPK harus responsif
sumber : http://id.berita.yahoo.com/abraham-samad-diminta-bersih-bersih-internal-kpk-235725496.html;
Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, dirinya tidak akan hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI jika dihadiri oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh.
"Kalau ada RDP dengan Komisi III dan ada Angelina, saya tidak akan datang. Saya tidak tahu kalau pimpinan lain," kata Abraham Samad menjelang rapat Tim Pengawas Kasusa Bank Century DPR dengan pimpinan KPK dan pimpinan BPK, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Keengananan Abraham Samad terhadap kehadiran Angelina Sondakh pada RDP antara Komisi III DPR RI dan pimpinan KPK, terkait status tersangka Angelina Sondakh pada kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games, di Palembang.
Abraham Samad juga mempertanyakan mengapa Fraksi Partai Demokrat DPR RI merotasi Angelina Sondakh yang sedang berurusan dengan hukum ke Komisi III yang membidangi persoalan hukum.
"Saya tidak tahu isi hati orang," katanya.
Rapat Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR RI dengan pimpinan KPK dan pimpinan BPK, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan.
Pimpinan KPK yang hadir pada rapat tersebut, adalah Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Bambang Wijoyanto, Zulkanaen, dan Pandu Praja.
Sedangkan, pimpinan BPK yang hadir antara lain, Hadi Purnomo dan Hasan Bisri.
sumber : http://id.berita.yahoo.com/abraham-saya-tidak-hadir-jika-ada-angelina-051412560.html
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana menegaskan pihaknya akan segera mereposisi kembali Angelina Sondakh dari Komisi Hukum DPR. Hal tersebut menyusul banyaknya kritikan dan rencana boikot KPK apabila Angie ikut rapat.
"Rasa-rasanya kurang elok tidak pantas di komisi hukum, sekarang juga kita merevisi,hari ini akan dirubah. Tadi pak Jafar sudah komunikasi ke saya," ujar Sutan di gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Sutan menyarankan kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah agar Angelina Sondakh ditempatkan di Komisi VIII DPR. Alasannya, komisi yang membidangi agama tersebut cocok buat Angie yang sedang dirundung masalah dan agar mendapatkan siraman rohani.
"Komisi VIII kan komisi agama sejuk, biar dapat siraman rohani dia disitu," jelasnya.
Sutan mengatakan dirinya menginginkan Angie pindah dari Komisi Hukum DPR agar Partai Demokrat tidak terus menerus menjadi bulan-bulanan karena keputusannya yang kerap dinilai kontroversial. "Supaya kita tidak jadi bulan-bulanan juga," pungkasnya.
sumber : TRIBUNNEWS.COM
Artis yang juga politisi Angelina Sondakh terancam menjalani penahanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anak-anak Angie dari pernikahan dengan almarhum Adjie Massaid pun bakal kehilangan orang tuanya.
"Angie cukup mengkhawatirkan anak-anak kalau sampai ditahan. Mereka risau akan ditinggal pergi sang ibu," ujar kuasa hukum Angie, Sheila Salomo saat dihubungi wartawan, Sabtu (4/2).
Angie pun tak bisa membayangkan jika dirinya sampai ditahan. Apalagi, anak-anak juga baru ditinggal pergi ayahnya.
"Anak-anak terus terang khawatir banget, apalagi mereka baru ditinggal ayahnya, sehingga mereka khawatir sekali dan bingung," ujar Sheila.
Angie sendiri kini mengaku dalam posisi sangat sulit karena ia sedang berusaha menegarkan anak-anaknya.
"Karena itu mbak Angie lagi berusaha menegarkan anak-anak," pungkasnya.
sumber : http://id.omg.yahoo.com
JAKARTA - Selain memberikan sejumlah bukti data mengenai praktik mafia anggaran di Banggar DPR, Wa Ode Nurhayati (WON) juga akan membongkar semua yang terjadi selama ini di Banggar DPR.
"Sistem permainan angggaran yang sudah habit itu akan dibuka secara gamblang oleh WON ketika di persidangan nanti," ujar kakak Wa Ode Nurhayati sekaligus kuasa hukumnya, Wa Ode Zaenab saat dihubungi, Kamis (2/2/2012).
Lebih lanjut, kata Zaenab, Wa Ode merasa dikorbankan terkait penetapan tersangka pada kasus pembahasan anggaran infrastruktur daerah oleh penyidik KPK. Oleh karenanya, alasan itu akan dijadikan dasar dirinya untuk mengungkap strategi permainan di Banggar saat di persidangan.
"Sekarang malah WON yang dijadikan obyek yang terkesan bermain anggaran. Dalam hal ini WON jelas-jelas sudah dikhianati penegak hukum," ujarnya.
Seperti diketahui, dalam kasus sendiri, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, diduga KPK telah menerima hadiah terkait pengalokasian anggaran PPID senilai Rp 40 miliar untuk tiga kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam. Ketiga kabupaten yakni Aceh Besar, Pidi Jaya dan Bener Meriah.
Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Wa Ode diduga menerima fee sekitar 5-6 persen untuk meluluskan anggaran di tiga kabupaten di Aceh.
Pun, Wa Ode diduga telah menerima aliran dana sekitar Rp 6 miliar sekitar bulan Oktober-November 2010. Tetapi Wa Ode, kata melalui staf pribadinya, Sefa Yolanda mengatakan telah mengembalikan uang Rp 2 miliar dari total komitmen fee Rp 6 miliar.
Demi kepentingan penyidikan, tiga orang yang diduga KPK terlibat kasus ini, telah dicekal untuk ke luar negeri. Di antaranya pengusaha Haris Surahman, Ketua Gema MKGR, Fahd A Rafiq dan staf Wa Ode, Sefa Yolanda. Sedangkan Fahd Arafiq akhirnya ditetapkan juga sebagai tersangka KPK lantaran diduga terlibat dengan Wa Ode.
sumber : TRIBUNNEWS.COM
JAKARTA -- Deklarator Pos Pengaduan Praktek Mafia Anggaran (P2MA), Zainal Bintang mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menerima 20 laporan dari masyarakat. Dari laporan itu, ada 10 nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam mafia anggaran.
"Dari pengaduan yang masuk, ada yang menyebut 10 anggota DPR. Ada dari Badan Anggaran (Banggar), ada juga yang bukan," kata Zainal Bintang ketika ditemui di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
Politisi senior Golkar ini menyebutkan laporan yang diterima dari berbagai macam proyek yang ada di daerah. Ia menduga, nama-nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam mafia anggaran ini adalah orang-orang yang menciptakan proyek di Dapil-nya (daerah pemilihan).
Siapa 10 nama anggota yang dilaporkan itu? Zainal enggan mengungkapnya. Ia beralasan menjunjung asas praduga tak bersalah dan menjaga martabat serta kehormatan orang yang disebutkan terlibat mafia anggaran. Nama yang dimaksud itu hanya akan diserahkan ke aparat penegak hukum. "Kami tidak akan menyebut nama," elaknya.
Ilham menjelaskan Pos pengaduan yang didirikan bukanlah lembaga yang bisa melakukan tugas penyidik seperti memanggil atau memeriksa seseorang yang dianggap terlibat. Kata dia, Pos P2MA hanya melakukan investasi terhadap orang-orang yang terlapor yang ditopang oleh data-data dari pelapor.
sumber : http://www.fajar.co.id/
JAKARTA - Ketua MPR Taufik Kiemas tetap meyakini, tak akan terjadi perombakan kabinet yang akan dilakukan oleh Presiden SBY. Suami Megawati Soekartnoputri ini kemudian menyarankan agar ada partai politik pendukung pemerintah yang berani menyatakan, kadernya dikabinet tak cakap sebagai menteri.
"Terserah presiden, mau lakukan reshuffle apa nggak," katanya sambil mengumbar senyum saat dipastikan apakah PDI-P kembali dirayu agar menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan SBY-Boediono.
Usai mengikuti upacara penghormatan terakhir bagi almarhum Sutjipto di Gedung MPR/DPR, Selasa (20/09/2011), Taufik Kiemas kembali menyarankan kepada lembaga survey, Lingkaran Survey Indonesia (LSI) untuk mau melakukan survey terhadap siapa calon presiden pengganti Presiden SBY. Ia kemudian menegaskan, tak terkait dengan reshuffle, dirinya kerap melakukan komunikasi dengan Presiden SBY.
"PDI-P ngga ada urusan mau reshuffle atau tidak. Sekarang ini, kalau ada reshuffle, ada nggak parpol koalisi yang meminta menterinya diganti, berani ngga dia. Kalau ngga berani, ya serahkan presiden, tunggu saja (jadi tidaknya reshuffle)," sindir Taufik Kiemas.
"Kalau menurut saya, kinerjanya (para menteri) bagus semua, nggak ada yang jelek. Minyak nggak naik, semuanya ada, beres, mudik beres. Nggak ada yang berkinerjanya buruk," ujarnya.
sumber : TRIBUNNEWS.COM
Wakil Ketua Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie meminta juniornya, Angelina Sondakh untuk berbicara terbuka kepada KPK. Sikap diam Angie diingatkan Marzuki justru akan lebih banyak mendzolimi kader Demokrat lainnya dan dapat menghancurkan partai yang dibangun oleh SBY ini.
"Lebih baik jelaskan kalau memang tidak terlibat, sampaikan bahwa si A tidak terlibat. Jadi clear, tidak ada lagi media yang ngomong begini begitu. Repot, kan kasihan kita. Kader-kader Demokrat ini banyak terzalimi," ujar Marzuki saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (14/9).
Angelina akan dimintai keterangan oleh KPK, Kamis besok. Anggota Komisi X DPR ini dimintai hadir sebagai saksi dalam kaitan kasus suap Wisma Atlet SEA Games yang menjadikan M Nazaruddin tersangka. "Klarifikasi supaya menjadi jelas kalau dituduh, kan gak enak," tambah Marzuki.
Politisi asal Palembang ini juga mengingatkan Angelina untuk tidak mengikuti sikap bungkam kader Demokrat bermasalah lainnya, Jhonny Allen Marbun. Sikap diam Jhonny Allen yang tersangkut sejumlah kasus dan sempat dilaporkan ke KPK.
sumber : http://id.berita.yahoo.com/marzuki-minta-angelina-sondakh-bicara-ke-kpk-045907078.html
