Didin Black

Pada ruang lingkup perekonomian, masyarakat menginginkan adanya kebebasan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pelaku usaha dan publik ingin memelihara kekayaan yang telah diperoleh secara legal, dan memiliki kesetaraan peluang tanpa adanya campur tangan pihak mana pun.

Intinya, masyarakat ingin hak menentukan diri sendiri, dan persamaan akses atas peluang dan sumber daya. Singkatnya, masyarakat juga berharap adanya kebebasan ekonomi dalam batasan konstitusional.

Namun, kebebasan itu tidak hanya menjawab kepentingan individu, melainkan juga bangsa. Sebab, situasi itu dapat merangsang kreativitas dan komitmen individu. Kedua faktor itu dibutuhkan membentuk masyarakat yang peduli dengan perkembangan perekonomian.

Fraser Institute, Kanada dan Economic Freedom Network belum lama ini
mempublikasikan Economic Freedom of World Index atau Indeks EFW. Indeks tersebut berisi ukuran-ukuran kebebasan ekonomi lebih dari 100 negara di dunia.

Indeks dibangun dengan metodologi yang berhati-hati, meliputi lima komponen utama, yakni ukuran pemerintah, struktur hukum dan keamanan hak milik, akses pada kredit, kebebasan berdagang, serta aturan-aturan kredit, usaha, serta perburuhan.

Angka-angka pada indeks itu mengindikasikan posisi negara tertentu terhadap negara lain di dunia, khususnya dalam derajat kebebasan ekonomi. Artinya, Indeks EFW itu terkait erat dengan reputasi suatu negara.

Negara akan cenderung mempertahankan dan meningkatkan reputasi yang baik, serta menghindarkan dari apa pun yang bisa merusaknya. Tentu saja, hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam laporan tahunan Economic Freedom of the World 2010 yang dirilis baru-baru ini disebutkan, membangun reputasi yang baik adalah norma, karena reputasi adalah sinyal yang membawa informasi. "Ketika reputasi rusak, dapat diperkirakan jualan akan jelek," tulis laporan itu.

Berdasarkan survei 141 negara di dunia, sejumlah negara dengan ekonomi kuat merajai peringkat 10 besar kebebasan ekonomi. Hong Kong dan Singapura adalah dua teratas wilayah maupun negara yang membuka ruang cukup lebar bagi kebebasan ekonomi itu.

Berikut ini 10 besar wilayah maupun negara dengan peringkat kebebasan ekonomi tertinggi berdasarkan Indeks EFW 2008.

1. Hong Kong, wilayah negara China (skor 9,05)
2. Singapura (8,7)
3. Selandia Baru (8,27)
4. Swiss (8,08)
5. Chili (8,03)
6. Amerika Serikat (7,96)
7. Kanada (7,95)
8. Australia (7,9)
9. Mauritius (7,82)
10. Inggris (7,81)

Laporan itu menyebutkan, Hong Kong, Singapura, dan Chili merupakan wilayah maupun negara yang membuka peluang perdagangan cukup besar bagi investor asing. Kondisi itu berbeda dengan Myanmar dan Venezuela, yang masing-masing menempati peringkat 140 (skor 3,81) dan 138 (4,33).

Kedua negara itu dinilai sangat tertutup terhadap perdagangan asing. Peringkat Myanmar dan Venezuela itu merupakan empat terendah bersama Zimbabwe (141 dengan skor 3,57) serta Angola (139 skor 3,89).

Peringkat tertinggi kebebasan ekonomi di Hong Kong di antaranya tertopang keluwesan perdagangan internasional negara itu yang mencatat skor 9,55 (peringkat 1). Selain itu, regulasi yang diterapkan negara tersebut memberikan peluang kemudahan untuk akses kredit, masalah ketenagakerjaan, dan perdagangan.

Skor untuk aspek regulasi di Hong Kong mencapai 8,78 dan menempati peringkat kedua. Regulasi yang cukup signifikan mendongkrak pertumbuhan kebebasan ekonomi di Hong Kong itu di antaranya terkait ketenagakerjaan (peringkat 2 dengan skor 9,31).

sumber : VIVAnews