Didin Black

Sejumlah pemerintah desa (Pemdes) mengaku kewalahan menangani program pembangunan desa, menyusul berkurangnya alokasi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun 2011, senilai Rp 8 miliar.

Kini, Pemdes sibuk merombak ulang usulan PNPM agar nilai anggaran yang diajukan lebih realistis. Kepala desa (Kades) Sambirejo, Plupuh, Taryadi mengatakan di tahun 2011 sebenarnya banyak rencana pembangunan yang muncul dari masyarakat. Di antaranya berupa pembangunan jalan dan pembangunan gedung TK. Berkurangnya alokasi dana PNPM di Kecamatan Plupuh membuat pihaknya menyesuaikan usulan.

"Kewalahan juga. Usulan kami ada dua, yaitu Jl antardukuh, Dukuh Sumberejo-Dukuh Mrakean sepanjang 800 meter dan pembangunan gedung TK. Awalnya gedung TK diusulkan dua lokal, tapi melihat kondisi, tampaknya kami akan ubah jadi hanya satu lokal," jelas Taryadi, saat ditemui Espos, di ruang kerjanya, Kamis (10/12).

Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Bambang Widodo. Dia menerangkan, gara-gara anjloknya dana PNPM di kecamatan setempat, dari Rp 1,5 miliar menjadi hanya Rp 600 juta, maka pihaknya menunda usulan pembangunan pasar desa yang sebenarnya sangat dibutuhkan warga.

"Usulan kami untuk tahun depan lebih pada pembangunan sarana prasarana fisik, seperti jalan. Kami menyadarai masih banyak jalan di desa kami yang masih berupa tanah," ujarnya.

Sementara itu, di tingkat unit pelaksana kegiatan (UPK), berkurangnya alokasi dana PNPM di tahun 2011, disikapi dengan menerapkan seleksi yang lebih ketat atas usulan desa. Di tahun 2011 ini, pihaknya hanya digelontor dana Rp 600 juta.

Ketua UPK Kecamatan Kalijambe, Adi Penawan mengungkapkan berkurangnya anggaran praktis membuat pihaknya sangat selektif dalam menentukan usulan yang akan direalisasi. Usulan yang direalisasi, tandanya, harus mengedepankan kepentingan masyarakat umum dan penting bagi kehidupan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat.

Sumber : www.solopos.co.id