Didin Black

Gedung Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan mencatat anggaran pemerintah hingga Januari 2011 mengalami defisit hingga Rp6,3 triliun. Defisit anggaran itu disebabkan tingginya realisasi belanja negara yang mencapai 5,4 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.

"Berdasarkan perkembangan berbagai indikator ekonomi makro 2011, didukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, baik dari pendapatan maupun belanja, realisasi APBN per 31 Januari 2011 masih sesuai target yang diharapkan," kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, di kantornya, Jalan Wahidin, Jakarta, Kamis, 17 Februari 2011.

Data realisasi APBN per 31 Januari 2011 menunjukkan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp60,6 triliun, atau meningkat 8,3 persen dari tahun lalu. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp53,5 triliun.

Pendapatan negara juga berasal dari meningkatnya penerimaan bea keluar yang dipengaruhi oleh tingginya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada periode sama tercatat mencapai Rp7,1 triliun. Dominasi penerimaan bersumber dari sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas (migas) sebesar Rp2,6 triliun, SDA non migas Rp1,8 triliun, dan PNBP lainnya Rp2,6 triliun.

Pada sisi belanja, pemerintah telah menyalurkan sedikitnya Rp66,9 triliun atau 5,4 persen dari APBN 2011. Belanja pemerintah itu didukung oleh realisasi belanja pusat sebesar Rp25,2 triliun dan transfer ke daerah Rp41,7 triliun.

"Realisasi belanja pusat didominasi oleh belanja pegawai Rp13,8 triliun dan belanja pembayaran utang Rp9,9 triliun," kata Bambang.

Dia menambahkan, realisasi pembiayaan sepanjang Januari 2011 mencapai Rp8,5 triliun yang terdiri atas pembiayaan dalam negeri Rp11,1 triliun dan pembiayaan luar negeri Rp2,6 triliun.

Sumber : VIVAnews