Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus di Jambi menyatakan, selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini diperkirakan telah terjadi alih fungsi lahan pertanian seluas kurang lebih 600 ribu hektar.
Akibatnya, pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan dirasakan sulit untuk tercapai. "Kecil kemungkinan bisa tercapai, apalagi jumlah penduduk terus bertambah, sementara ketersediaan lahan semakin berkurang," kata Gubernur, Senin (14/3/2011).
Menurut Gubernur, lebih dari 5 ribu hektar lahan pertanian di Jambi beralih fungsi setiap tahunnya. Persoalan ini harus dicermati dengan seksama, jika tidak alih fungsi ini bisa mengancam ketahanan pangan di Jambi.
Gubernur menekankan, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jambi harus bisa meramu rumusan yang kongkrit dalam rangka peningkatan swasembada pangan berkelanjutan dan pemberdayaan penyuluhan ke depan.
Sementara itu, soal intruksi presiden agar pada tahun 2011 terjadi surplus 10 juta ton beras masih diragukan Gubernur bisa dicapai.
Meskipun demikian, Gubernur berupaya tahun ini Provinsi Jambi akan swasembada pangan bisa tercapai. "Kita lakukan secara bertahap, mudah-mudahan 2015 surplus bisa tercapai," ungkapnya.
Saat ini, Bank Dunia sudah mengingatkan bahwa semua harga pangan dunia mengalami kenaikan tajam, dimana gejolak harga pangan ini nampaknya masih belum terhenti.
Harga pangan ini diperkirakan akan terus naik pada level berbahaya. Indonesia merespon peringatan tersebut. Presiden menginstruksikan agar pada tahun 2011 terjadi surplus 10 juta ton beras.
Pencapaian tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan cara-cara konvensional, namun dibutuhkan kerja keras yang sungguh-sungguh serta hal ini perlu dukungan semua stake holder yang tugas pokok fungsinya berhubungan dengan pangan.
Akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azasi bagi manusia serta kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.
Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dan diutamakan berasal dari pangan lokal.
Gubernur berharap Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi Jambi sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam upaya pencapaian ketahanan pangan berkelanjutan
sumber : http://properti.kompas.com/
Akibatnya, pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan dirasakan sulit untuk tercapai. "Kecil kemungkinan bisa tercapai, apalagi jumlah penduduk terus bertambah, sementara ketersediaan lahan semakin berkurang," kata Gubernur, Senin (14/3/2011).
Menurut Gubernur, lebih dari 5 ribu hektar lahan pertanian di Jambi beralih fungsi setiap tahunnya. Persoalan ini harus dicermati dengan seksama, jika tidak alih fungsi ini bisa mengancam ketahanan pangan di Jambi.
Gubernur menekankan, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi Jambi harus bisa meramu rumusan yang kongkrit dalam rangka peningkatan swasembada pangan berkelanjutan dan pemberdayaan penyuluhan ke depan.
Sementara itu, soal intruksi presiden agar pada tahun 2011 terjadi surplus 10 juta ton beras masih diragukan Gubernur bisa dicapai.
Meskipun demikian, Gubernur berupaya tahun ini Provinsi Jambi akan swasembada pangan bisa tercapai. "Kita lakukan secara bertahap, mudah-mudahan 2015 surplus bisa tercapai," ungkapnya.
Saat ini, Bank Dunia sudah mengingatkan bahwa semua harga pangan dunia mengalami kenaikan tajam, dimana gejolak harga pangan ini nampaknya masih belum terhenti.
Harga pangan ini diperkirakan akan terus naik pada level berbahaya. Indonesia merespon peringatan tersebut. Presiden menginstruksikan agar pada tahun 2011 terjadi surplus 10 juta ton beras.
Pencapaian tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan cara-cara konvensional, namun dibutuhkan kerja keras yang sungguh-sungguh serta hal ini perlu dukungan semua stake holder yang tugas pokok fungsinya berhubungan dengan pangan.
Akses terhadap pangan dan gizi yang cukup merupakan hak yang paling azasi bagi manusia serta kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas.
Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan pangan yang cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dan diutamakan berasal dari pangan lokal.
Gubernur berharap Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi Jambi sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam upaya pencapaian ketahanan pangan berkelanjutan
sumber : http://properti.kompas.com/
0 comments:
Posting Komentar