JAKARTA -- Deklarator Pos Pengaduan Praktek Mafia Anggaran (P2MA), Zainal Bintang mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menerima 20 laporan dari masyarakat. Dari laporan itu, ada 10 nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam mafia anggaran.
"Dari pengaduan yang masuk, ada yang menyebut 10 anggota DPR. Ada dari Badan Anggaran (Banggar), ada juga yang bukan," kata Zainal Bintang ketika ditemui di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
Politisi senior Golkar ini menyebutkan laporan yang diterima dari berbagai macam proyek yang ada di daerah. Ia menduga, nama-nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam mafia anggaran ini adalah orang-orang yang menciptakan proyek di Dapil-nya (daerah pemilihan).
Siapa 10 nama anggota yang dilaporkan itu? Zainal enggan mengungkapnya. Ia beralasan menjunjung asas praduga tak bersalah dan menjaga martabat serta kehormatan orang yang disebutkan terlibat mafia anggaran. Nama yang dimaksud itu hanya akan diserahkan ke aparat penegak hukum. "Kami tidak akan menyebut nama," elaknya.
Ilham menjelaskan Pos pengaduan yang didirikan bukanlah lembaga yang bisa melakukan tugas penyidik seperti memanggil atau memeriksa seseorang yang dianggap terlibat. Kata dia, Pos P2MA hanya melakukan investasi terhadap orang-orang yang terlapor yang ditopang oleh data-data dari pelapor.
sumber : http://www.fajar.co.id/
10 Anggota DPR jadi Terlapor Mafia Anggaran
JAKARTA -- Deklarator Pos Pengaduan Praktek Mafia Anggaran (P2MA), Zainal Bintang mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menerima 20 laporan dari masyarakat. Dari laporan itu, ada 10 nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam mafia anggaran.
"Dari pengaduan yang masuk, ada yang menyebut 10 anggota DPR. Ada dari Badan Anggaran (Banggar), ada juga yang bukan," kata Zainal Bintang ketika ditemui di Lantai VIII Gedung Nusantara III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10).
Politisi senior Golkar ini menyebutkan laporan yang diterima dari berbagai macam proyek yang ada di daerah. Ia menduga, nama-nama anggota DPR yang disebut terlibat dalam mafia anggaran ini adalah orang-orang yang menciptakan proyek di Dapil-nya (daerah pemilihan).
Siapa 10 nama anggota yang dilaporkan itu? Zainal enggan mengungkapnya. Ia beralasan menjunjung asas praduga tak bersalah dan menjaga martabat serta kehormatan orang yang disebutkan terlibat mafia anggaran. Nama yang dimaksud itu hanya akan diserahkan ke aparat penegak hukum. "Kami tidak akan menyebut nama," elaknya.
Ilham menjelaskan Pos pengaduan yang didirikan bukanlah lembaga yang bisa melakukan tugas penyidik seperti memanggil atau memeriksa seseorang yang dianggap terlibat. Kata dia, Pos P2MA hanya melakukan investasi terhadap orang-orang yang terlapor yang ditopang oleh data-data dari pelapor.
sumber : http://www.fajar.co.id/
0 comments:
Posting Komentar