JAKARTA- Politisi vokal Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali membuat manuver. Ia melontarkan perkiraan, nasib Ketua Umum Partai Demorkat Anas Urbaningrum sudah bak telur di ujung tanduk, terancam. Ia pun mengaku tidak kaget rekan sesama anggota DPR dan satu partai, Angelina Sondakh ditetapkan KPK tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet.
Ruhut berkeyakinan, akan ada tersangka lain dalam kasus proyek Wisma Atlet. Sebelumnya telah diadili dan diputus bersalah, mantan Sesmenpora Wafid Muharram vonis penjara 3 tahun, Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosa Manullang vonis 2 tahun 6 bulan), dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohammad El Idris (2 tahun). Kini mantan Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin sebagai terdakwa, dan Angelina Sondakh sebagai tersangka.
Berdasarkan fakta-fakta dan perkembangan penyidikan, Ruhut yang berprofesi sebagi pengacara, nasib Anas pun kemungkinan akan terjerat pula. "Tingggal menghitung hari saja (Anas Urbaningrum). Saya ini orang hukum, jadi apa yang sudah saya katakan, terbuktikan," kata Ruhut saat dikonfirmasi Tribun, Jumat (3/2).
Sehari sebelumnya, dia menganjurkan Anas mundur dari jabatan, demi menyelamatkan partai. Ruhut menegaskan, Partai Demokrat harus segera diselamatkan pertimbangannya untuk menjaga nama baik partai menjelang Pemilu 2014.
"Hanya begundal-begundal di DPP Demokrat yang tak percaya omongan saya. Padahal, aku sudah kasih clue, tapi malah ditanggapi lain, malah membela membabi buta," tegas Ruhut.
Kalau Angelina Sondakh selesai di BAP, maka para calon tersangka lain akan segera menyusul, termasuk Anas Urbaningrum. Ruhut mengaku sudah pernah memberi nasihat kepada Anas Urbaningrum terkait hal ini. "Saya beberapa hari lalu ketemu Anas, saya cipika-cipiki dengan dia. Saya sempat katakan, kalau memang tidak terlibat, lawan. Tapi, jawabannya halusinasilah, apalah," tegasnya.
Ruhut mengingatkan, banyak di DPP Partai Demokrat yang menjadi penjilat membela mati-matian. Ia meminta kasus ini disikapi dalam rangka menyelamatkan nama baik partai. Walau demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Pembina Demokrat, terkait perlu tidaknya Kongres Luar Biasa.
sumber : TRIBUNNEWS.COM
0 comments:
Posting Komentar